METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Aliansi Mahasiswa Pekalongan Raya (Ampera) unjuk rasa di depan kantor Bupati Pekalongan, Selasa (5/5/2026).
Mereka membawa 15 poin tuntutan terkait berbagai isu kedaerahan.
Poin yang mereka nilai paling mendesak yakni soal pembentukan Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
Unjuk rasa berlangsung tanpa ada gesekan. Yang mengejutkan, penjagaan dari aparat sangat total meski jumlah massa yang hadir hanya puluhan.
Tapi aparat yang dikerahkan cukup lengkap hingga melibatkan personil Brimob.
Menurut informasi dari kepolisian, itu karena awalnya massa akan berjumlah sekitar 300-an orang.
Poin tuntutan mahasiswa berkisar pada sektor ketenagakerjaan (buruh), outsourcing, pemberantasan korupsi, infrastruktur, pelayanan publik, kesejahteraan guru honorer, hingga premanisme berkedok LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
"15 poin tuntutan ini berdasarkan hasil kajian kami dalam konsolidasi sebelum unjuk rasa ini. Memang paling kami sorot adalah soal desakan agar Pemkab membentuk Satgas PHK" ucap Ibad, perwakilan mahasiswa.
Sementara itu Koordinator Ampera Syakif Arsilan mengatakan, tuntutan tersebut sudah dijawab langsung oleh Plt Bupati Pekalongan Sukirman.
Namun mahasiswa akan tetap mengawal dan mengawasi tindak lanjut dari Pemkab Pekalongan atas tuntutan itu.
"Ya, setelah ini kami akan mengawal apa yang tadi dijawab oleh Plt Bupati. Sejauh mana keseriusan mereka merealisasikan tuntutan kami," ucapnya.
Plt Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, Satgas PHK memang sudah akan dibentuk. Pemkab, kata dia, sejauh ini sudah memiliki Tripartit yang tinggal dibentuk menjadi Satgas PHK.
"Semoga pertengahan Mei ini bisa terbentuk," katanya.
Tuntutan lainnya, lanjut dia, sudah terakomodasi dalam kerja-kerja Pemkab sejauh ini. Yang masih perlu didalami hanya soal Perda Perlindungan Tenaga Kerja dan distribusi pupuk.
"Itu memang yang masih perlu kami dalami," ujarnya. (nra)
Editor : Ida Nor Layla