METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan jauh dari kebutuhan ideal.
Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-Taru) hanya memiliki sekitar Rp 5 miliar untuk merawat hampir 700 kilometer jalan kabupaten beserta ratusan jembatan.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Pekalongan Ahmad Al Faruq mengatakan, bahkan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. Dana itu juga harus dibagi untuk pemeliharaan talud, penebangan pohon, hingga pekerjaan pendukung lainnya.
"Anggaran pemeliharaan sekitar Rp 5 miliar itu memang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten yang mencapai sekitar 697 kilometer," katanya.
Baca Juga: Warga Tembelanggunung Kabupaten Pekalongan Swadaya Cor Jalan Rusak
Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah belum dapat menangani seluruh titik kerusakan secara bersamaan. Karena itu, penanganan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat prioritas.
Faruq mengungkapkan, kebutuhan ideal anggaran pemeliharaan jalan sebenarnya berada pada kisaran Rp 18 miliar hingga Rp 20 miliar per tahun. Sementara untuk pemeliharaan jembatan dibutuhkan tambahan sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar.
Ini juga mengingat kondisi jembatan di Kabupaten Pekalongan yang masih menjadi pekerjaan rumah berat. Dari sekitar 447 jembatan yang ada, jumlah yang benar-benar dalam kondisi baik disebut masih kurang dari 10 persen. Beberapa waktu lalu, masalah infrastruktur ini dibahas dalam rapat kerja DPRD Kabupaten Pekalongan dengan DPU-Taru.
"Kalau sampai harus membangun kembali jembatan yang rusak berat, kebutuhan anggarannya bisa lebih dari Rp 30 miliar," ungkapnya.
Baca Juga: Musrenbang Jawa Tengah, Sukirman Usul Peningkatan Jalan Bojong-Paninggaran
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben Prabu Faza mengatakan, pihaknya telah meminta data inventarisasi jalan yang rusak ringan hingga berat.
"Ini supaya pemetaannya jelas. Jangan sampai yang rusak justru tidak diprioritaskan. Artinya, dengan anggaran terbatas, harus ada skala prioritas," ujarnya. (nra/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto