METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Tuntutan massa Aksi Damai 404 mendapat respons positif dari Plt. Bupati Pekalongan Sukirman.
Salah satu tuntutan yang akan segera direalisasikan adalah isupemecatan pekerja outsourcing dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) akibat dinamika Pilkada 2024.
Sukirman berkomitmen akan kembali memperkerjakan mereka.
Meski demikian, langkah itu tidak akan diambil secara gegabah.
Pemkab Pekalongan akan mengkaji terlebih dahulu temuan-temuan tersebut.
"Kami akan lihat. Apakah memang mereka ini diputuskerja karena kemalasan mereka, indisipliner, atau memang persoalan politik. Kalau karena persoalan dinamika politik, pasti akan kami kaji dan kembalikan," kata Sukirman usai menemui dan diskusi dengan massa aksi.
Baca Juga: Melalui PKK dan Posyandu, Kumpulkan Jelantah per Liter Dibeli Rp 7000ah
Ia menambahkan, kajian ini akan dilakukan secara serius dan tegas.
Apabila masih ada fakta-fakta mereka korban politik, tegas Sukirman, pihaknya pasti akan ambil tindakan.
"Kalau ternyata mereka diberhentikan karena memang malas bekerja dan sebagainya, ya akan kami teruskan pemberhentian itu (tetap diberhentikan)," tegasnya.
Sukirman menyampikan, semua aspirasi dari massa aksi akan ditampung.
Ia akan bekerjasama dengan motor aksi untuk memecahkan persoalan.
"Mereka kan tadi menyampaikan hanya di permukaannya saja, belum mendetail. Nanti detailnya kami akan minta mereka datang untuk pemecahan masalah bersama," katanya.
Aksi Damai 404 digelar di Jalan Mandurorejo, tepatnya di depan Alun-Alun Kajen, Jumat (17/7/2026) sore.
Aksi ini dimotori oleh Forum Lestari Indonesia Jaya (Forlindo Jaya) dan LSM Pejuang 24.
Mereka longmarch menggunakan kendaraan dan truk sebelum akhirnya menggelar orasi di kawasan Alun-Alun Kajen.
Selain soal pemecatan pekerja outsourcing, massa aksi menyampaikan isu lain kepada Sukirman.
Antara lain isu bidang pendidikan, birokrasi, hingga soal kesejahteraan nelayan.
Ketua Forlindo Jaya Islah mengatakan, aksi damai ini bukan semata-mata menyampaikan kritik.
Tetapi juga sebagai bentuk komitmen ikut mengawal jalannya pemerintahan.
"Suara rakyat adalah masukan. Kami akan terus memonitor jalannya pemerintahan demi kebaikan Kabupaten Pekalongan," katanya.(nra/dit)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : Metro Pekalongan