Permintaan itu menyusul adanya informasi temuan botol minuman keras (miras) dan alat kontrasepsi (kondom) di kawasan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Ruben R. Prabu Faza mengatakan, apabila itu benar, sangat memprihatinkan dan perlu segera ditindaklanjuti.
"Kalau memang itu benar, kami sangat menyayangkan. Kok sampai ditemukan botol-botol minuman keras, bahkan ada alat kontrasepsi," ujarnya.
Sebagai langkah awal, DPRD akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar pengamanan dan patroli rutin di kawasan Alun-alun Kajen ditingkatkan.
Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan Dinas Perhubungan untuk mengevaluasi penerangan di sejumlah titik yang dinilai masih minim.
Baca Juga: Dijanjikan Proyek Tak Kunjung Ada, Pejabat Tinggi Kabupaten Batang dan Relawan Dilaporkan ke Polisi
Menurut Ruben, penerangan yang memadai diyakini dapat mengurangi potensi terjadinya aktivitas yang mengganggu ketertiban umum.
"Kalau semua terang, orang tentu tidak akan berani melakukan hal-hal seperti minum-minuman keras ataupun aktivitas lain yang tidak semestinya," katanya.
Dalam kesempatan itu, Ruben juga menyoroti fenomena munculnya "angkringan tobrut" yang belakangan menjadi perhatian masyarakat
Menurutnya, DPRD mendukung tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi keberadaannya tetap perlu ditata agar tidak mengganggu fungsi Alun-alun Kajen sebagai ruang publik, kawasan masjid, sekaligus pusat pemerintahan.
"Kalau penjualnya sebenarnya bebas. Tetapi nanti bisa diimbau supaya berpakaian lebih sopan, lebih tertutup, sehingga tetap sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat," tandasnya. (nra/dit)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : Metro Pekalongan