METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan berupaya menjaga kualitas demokrasi. Meskipun tidak berada pada masa tahapan penyelenggaraan pemilu.
Hal itu disampaikan dalam Podcast Berpalekat (Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat) yang bertema "Menjaga Nyala Demokrasi di Masa Non-Tahapan: Bagaimana KPU Tetap Hadir untuk Masyarakat meskipun Tidak Sedang Menyelenggarakan Pemilu" pada Jumat 24 Juli 2026.
Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Laelatul Izah mengatakan, anggapan KPU hanya bekerja setiap lima tahun sekali merupakan persepsi yang keliru.
Menurutnya, pada masa non-tahapan, KPU tetap menjalankan berbagai tugas strategis untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu berikutnya.
"Kami tetap bekerja meskipun tidak sedang ada pemilu. Salah satunya melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, penyusunan rencana anggaran, serta koordinasi dengan berbagai instansi agar seluruh persiapan pemilu tetap berjalan dengan baik," ujar Laelatul Izah.
Ia menjelaskan, KPU Kabupaten Pekalongan memiliki tiga program prioritas selama masa non-tahapan, yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data partai politik, serta pendidikan pemilih kepada masyarakat.
Salah satu program yang terus digencarkan pada 2026 adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat.
Melalui kegiatan tersebut, KPU memberikan edukasi kepada pemilih pemula dan pra-pemilih mengenai pentingnya partisipasi dalam demokrasi, termasuk bahaya praktik politik uang (money politics).
Hingga pertengahan tahun, sejumlah sekolah telah dikunjungi dan mendapat respons positif dari para pelajar.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, KPU mengakui kegiatan sosialisasi tidak lagi didukung pembiayaan sebesar pada masa tahapan pemilu.
Namun, lembaga tersebut tetap berupaya menjangkau masyarakat melalui kolaborasi dengan sekolah, organisasi kemasyarakatan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi politik.
Menurut Laelatul Izah, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru berupa maraknya penyebaran hoaks politik.
Karena itu, KPU terus mengoptimalkan media sosial dan siaran langsung berbagai kegiatan sebagai upaya menyampaikan informasi yang benar sekaligus mengajak masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi.
"Kami berharap masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Literasi digital menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi," katanya.
Pada akhir podcast, KPU menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti saat masyarakat memberikan suara di tempat pemungutan suara.
Peran warga negara tetap dibutuhkan untuk mengawal jalannya pemerintahan serta mengawasi pemimpin yang telah dipilih agar menjalankan amanah sesuai harapan masyarakat.
Melalui pendidikan pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan, KPU Kabupaten Pekalongan berharap kesadaran politik masyarakat terus meningkat.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga semangat demokrasi tetap hidup, memperkuat partisipasi publik, serta menciptakan pemilu yang semakin berkualitas pada masa mendatang. (moch.falahuddin/ida)
Editor : Ida Nor LaylaSumber : Metro Pekalongan