METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggratiskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi penerima KPR Sejahtera.
Total insentif yang telah diberikan mencapai sekitar Rp 3 miliar untuk 727 wajib pajak.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati Pekalongan Sukirman saat menghadiri Akad Massal 62 Ribu Unit KPR Rumah Bersubsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7).
Kegiatan itu merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Sukirman mengatakan, kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG menjadi bentuk dukungan Pemkab Pekalongan terhadap program pemerintah pusat dalam memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni.
Menurut dia, dukungan pemerintah daerah tidak berhenti pada pemberian insentif. Pemkab juga akan mengoptimalkan berbagai program perumahan, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan rumah bersubsidi, hingga program lain yang berpihak kepada masyarakat.
"Ke depan kami akan menyiapkan lebih banyak rumah bersubsidi bersama para pengembang dan bank-bank pemerintah sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah," katanya.
Sementara itu di Jawa Tengah mencatat prestasi nasional dengan menjadi provinsi dengan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan tertinggi di Indonesia.
Hingga 29 Juli 2026, penyaluran kredit program perumahan di provinsi ini mencapai Rp 4,96 triliun kepada 28.275 debitur.
Hal ini memperkuat dukungan terhadap target pemerintah membangun tiga juta rumah, sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak.
Berdasarkan data Kementerian PKP, nilai penyaluran kredit program perumahan di Jawa Tengah hingga 29 Juli 2026 mencapai Rp 4,96 triliun dengan total 28.275 debitur.
Angka tersebut merupakan akumulasi penyaluran kredit perumahan melalui bank Himbara, bank pembangunan daerah, dan bank swasta.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perbankan dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, program tersebut menyasar masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 4 agar semakin mudah memiliki rumah layak huni sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah.
“Pak Presiden dan Menteri PKP mengapresiasi KUR Perumahan di Jateng dan Bank Jateng yang menjadi tertinggi di Indonesia. Ini menjadi prioritas bersama. Bank Jateng juga terus diperkuat sebagai bank penyalur KUR UMKM maupun KUR Perumahan,” kata Luthfi. (nra/dit)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : Metro Pekalongan