METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Pemkab Pekalongan memastikan penguatan anggaran infrastruktur pada 2027 tidak menggeser porsi pelayanan dasar masyarakat.
Pendidikan dan kesehatan, termasuk Universal Health Coverage (UHC), tetap menjadi prioritas dalam penyusunan APBD tahun depan.
Penegasan itu disampaikan Plt Bupati Pekalongan Sukirman seusai rapat paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (16/9).
”Kebutuhan pelayanan dasar masyarakat masih tetap menjadi prioritas utama, terutama soal UHC dan seterusnya. Itu tetap mendapat prioritas besar," tegasnya.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan.
Pemkab menargetkan peningkatan dan pemeliharaan sekitar 50 kilometer jalan serta tiga jembatan pada 2027.
Penanganan irigasi dan drainase di kawasan rawan banjir dan rob juga masuk dalam agenda pembangunan.
Sukirman menyebut DPRD telah memberikan dukungan terhadap penganggaran infrastruktur, terutama untuk ruas jalan yang membutuhkan penanganan serius.
”DPRD juga memberikan lampu hijau bahwa kita menganggarkan anggaran infrastruktur seratus miliar lebih, untuk kemudian kami ratakan jalan-jalan yang memang perlu penanganan serius,” ujarnya.
Selain belanja pembangunan, optimalisasi aset daerah juga menjadi perhatian dalam APBD 2027.
Pemkab mencatat 209 Barang Milik Daerah (BMD) berupa properti investasi dengan nilai perolehan sekitar Rp 108,50 miliar.
Aset tersebut terdiri atas 187 bidang tanah dan 22 gedung atau bangunan yang akan diinventarisasi dan dioptimalkan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sukirman menegaskan, peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Potensi yang sudah ada harus lebih dulu ditata dan dioptimalkan.
”Yang penting ketika kami memberlakukan PAD ini adalah menata potensinya tanpa membebani masyarakat,” tandasnya.(nra)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : Metro Pekalongan