METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya menggerakkan rantai ekonomi lokal.
Sebanyak 41 persen pemasok bahan baku MBG ternyata masih berasal dari luar daerah.
Data tersebut diungkap dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (1/10/2026).
Rapat diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), 98 SPPG yang telah beroperasi, serta 78 Mitra MBG.
Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pekalongan Nauf Mawla Sidqi menyebut, saat ini terdapat 115 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbentuk.
Sebanyak 98 SPPG di antaranya sudah beroperasi dengan cakupan 210.334 penerima manfaat.
”MBG ini salah satu penggerak roda ekonomi yang ada di kabupaten. Tapi ternyata 41 persen supplier (pemasok) itu dari luar kabupaten. Artinya ada uang yang keluar dari kabupaten,” kata Nauf dalam rapat tersebut.
Baca Juga: Ahmad Luthfi Dorong UMKM Jateng Olah Pangan Lokal Jadi Produk Bernilai Tambah
Plt Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti bersama.
Menurut dia, keterlibatan pedagang lokal dalam rantai pasok MBG merupakan salah satu hal penting yang harus diperkuat.
”Kita mestinya mampu mengakomodir atau memberikan privilege kepada para pedagang yang kita miliki, entah itu pedagang ikan, ayam, telur, beras dan macam-macamnya,” ujarnya.
Pemkab merespons dengan menyiapkan sejumlah langkah. Antara lain, lewat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mendorong optimalisasi penyerapan produk petani dan peternak lokal.
Disperindag diminta membuka akses pemantauan harga bahan pokok. Pemkab juga mendorong pembentukan paguyuban Mitra MBG sebagai wadah komunikasi antara pemerintah, SPPG, dan mitra.
Tak hanya rantai pasokan, Pemkab Pekalongan juga menyoroti kepatuhan mitra terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Sukirman menyebut, sejumlah mitra telah mendapat teguran. Bahkan, ada yang sempat disuspend karena persoalan kepatuhan SOP.
Dia menegaskan, evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan MBG tetap aman dan sesuai ketentuan.
”Apa yang menjadi SOP ini kita patuhi bersama, lalu kemudian evaluasinya kita update,” katanya. (nra)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : Metro Pekalongan