METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan segera melakukan pemeliharaan jalan.
Guna menangani jalan berlubang yang semakin banyak akibat curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mohamad Azmi Basyir menegaskan, DPUPR harus segera mengecek dan memetakan ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan.
Baca Juga: Fauzi Umar Lahji, Pimpinan Komisi B DPRD Kota Pekalongan Abdikan Diri dalam Tugas Kemanusiaan
“Kalau ruas jalan besar, kami meminta DPUPR untuk mengajukan perbaikan jalan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Pemerintah Pusat atau melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah (Jateng),” kata Azmi, Sabtu 8 Februari 2025.
Akibat curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, banyak ruas jalan di Kota Pekalongan, termasuk jalan protokol rusak parah dan berlubang. Hal ini mengganggu aktivitas warga dan membahayakan pengguna jalan.
Oleh sebab itu, Azmi meminta jajaran DPUPR Kota Pekalongan untuk segera melakukan pemeliharaan dan mengecek urgensi ruas jalan mana saja yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Kota Pekalongan Siapkan 14 Raperda Pro Rakyat
Selain masalah jalan berlubang, DPRD Kota Pekalongan juga siap mengawal proses pengajuan anggaran penanganan banjir dan rob di Sungai Bremi-Meduri yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan ke Kementerian PU pada anggaran tahun 2025 ini.
Perlu diketahui, Pemkot Pekalongan mengajukan penanganan Sungai Bremi-Meduri, Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat ke Kemen PU. Pasalanya, limpasan airnya masuk ke permukiman warga saat terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.
“Kami sudah berkomunikasi dengan wali kota dan jajaran Bappeda Kota Pekalongan mengenai rencana pengajuan proposal pembenahan Sungai Bremi-Meduri,” tutur Azmi.
Baca Juga: M. Nur Hidayat Jadi PAW DPRD Kota Pekalongan Gantikan Makmur S. Mustofa
Menurutnya, proses pengajuan proposal anggaran telah dilakukan dan diharapkan bisa berjalan dengan baik agar permasalahan banjir, khususnya di Kecamatan Pekalongan Barat, bisa segera diselesaikan.
DPRD juga akan membahas program ini lebih lanjut dalam pembahasan program kerja tahun 2025.
“Kami akan memanggil beberapa OPD terkait untuk meng-update program-program tersebut, terutama terkait sinergi dan komunikasi antara Pemkot dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Yakni dalam mengupayakan bantuan penanganan banjir dan rob di wilayah yang belum tertangani,” tegas Azmi. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla