METROPEKALONGAN.com, Pekalongan – Kebebasan pers adalah pilar utama demokrasi.
Namun harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang faktual dan berimbang.
Hal ini ditekankan oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, dalam acara Santunan Anak Yatim Piatu dan Ngobrol Bareng Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekalongan, di halaman Kantor setempat, Jumat sore 14 Maret 2025.
Turut hadir dalam acara ini Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Rizky Aditya, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Prayudha Widiatmoko, Wakil Wali Kota Pekalongan Hj Balgis Diab, Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Pujiono, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan Arif Karyadi, serta para awak media dan tamu undangan lainnya.
Baca Juga: Posyandu Bertransformasi, Tak Hanya Layani Ibu dan Anak, Tapi Mencakup Enam SPM
Pada kesempatan tersebut, Mas Aaf, panggilan akrab Walikota menegaskan bahwa kebebasan pers harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga kondusifitas Kota Pekalongan.
Pers memiliki peran strategis sebagai penggerak demokrasi dan jembatan informasi bagi masyarakat.
Baca Juga: Takaran Minyakita di Kota Pekalongan Sesuai Standar, Isu Kekurangan Terbantahkan
Dirinya, sangat menghormati kebebasan pers dan mengapresiasi peran wartawan serta jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Saya juga mengajak insan pers untuk tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta menyajikan berita yang berimbang dan faktual," ujar Mas Aaf.
Baca Juga: Akibat Keterbatasan APBD, Pemkot Pekalongan Maksimalkan Dana TJSLBU untuk Percepatan Pembangunan
Mas Aaf menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin antara awak media Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan serta Forkompimda.
"Alhamdulillah, rekan-rekan media di Kota Pekalongan sangat guyub dengan semua unsur, termasuk dengan Pemerintah dan Forkompimda. Ini adalah kekuatan yang harus kita pertahankan dan tingkatkan," tuturnya.
Menurutnya, media yang bertanggung jawab akan membantu menciptakan situasi kondusif, menghindarkan potensi konflik, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kebebasan pers bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi harus tetap dalam koridor etika jurnalistik untuk menghindari keresahan di masyarakat.
Baca Juga: Pererat Sinergi, Polres Pekalongan Kota dan Media Bagikan Takjil untuk Warga
Pemkot Pekalongan sendiri berkomitmen untuk terus bersinergi dengan media dalam menyampaikan program-program pembangunan.
"Kami ingin membangun Pekalongan bersama-sama. Dengan dukungan media, kami optimis program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik dan masyarakat mendapat informasi yang benar," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Hj Balgis Diab menekankan bahwa Pemkot, tidak hanya ingin diberitakan hal-hal positif saja, tetapi juga membutuhkan kritik yang membangun demi meningkatkan kinerja pemerintahan.
Baca Juga: Langsung Gas! Aaf-Balgis Cairkan Banpot RT/RW, Anggota PKK Diminta Jaga Kondusivitas Wilayah
"Pemerintah Kota perlu dikawal, kami tidak mau hanya diberitakan yang baik-baiknya saja, tapi juga perlu masukan dan kritik agar pemerintahan yang kami pimpin bisa berjalan maksimal," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa media harus tetap tajam dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, tentunya dengan tetap berpegang pada kaidah jurnalistik dan menghindari penyebaran informasi palsu atau hoaks.
"Media sebagai fungsi kontrol roda pemerintahan harus tetap tajam dan mengkritisi setiap kebijakan. Namun catatan saya, mengkritisi yang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan tidak menyebar hoax," pungkasnya. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla