METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sekaligus forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
Acara ini berlangsung di Ruang Jlamprang, Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, pada Selasa 18 Maret 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, antara lain Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid, Wakil Wali Kota Hj Balgis Diab, Ketua DPRD Kota Pekalongan M Azmi Basyir, Sekretaris Daerah Nur Priyantomo, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo, serta Kepala Bapperida Kota Pekalongan Cayekti Widigdo.
Selain itu, turut hadir Ketua TP PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, stakeholder terkait, masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti hasil Musrenbang tingkat kota, termasuk program pembangunan untuk periode 2025-2029.
Beberapa fokus pembangunan pada tahun 2026 mencakup kesejahteraan masyarakat, seperti upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting, meningkatkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) serta layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengembangkan prestasi di dunia olahraga.
Selain itu, pembangunan juga akan difokuskan pada sarana dan prasarana perkotaan serta lingkungan hidup.
Di antaranya adalah penataan kawasan Sorogenen agar dapat difungsikan sebagaimana mestinya, penyelesaian permasalahan sampah dari hulu, optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan pengendali banjir dan rob di kawasan Bremi Meduri, pemeliharaan jalan kota, serta persiapan akses jalan onshore.
Dalam sektor ekonomi, Pemkot Pekalongan akan mendorong pertumbuhan melalui penguatan industri batik, sektor perikanan, perhotelan, restoran, serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Aaf menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dan masyarakat untuk menangani berbagai tantangan pembangunan.
“Kami berharap masyarakat memahami bahwa beban pembangunan masih berat. Beberapa sektor memerlukan kerja sama berbagai pihak agar fokus prioritas dapat tertangani secara optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aaf juga menyoroti efisiensi yang dilakukan di tingkat pusat dan bagaimana pemerintah kota memilah isu strategis serta menentukan pembangunan yang paling mendesak.
Masukan dan keluhan dari masyarakat telah diakomodasi agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Dalam program 100 hari kerja, Pemkot Pekalongan telah menerapkan inisiatif seperti Wadul Ajib untuk memastikan respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan merata bagi seluruh warga.
“Kami mengutamakan fast response dan menyesuaikan implementasi program dengan situasi, kondisi, serta aturan yang berlaku,” tambahnya.
Terkait RPJMD 2025-2029, Aaf menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil akan sejalan dengan visi misinya, yakni mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan Akhlaqul Karimah.
Hal ini mencakup kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah yang berdaya saing, pelestarian budaya lokal, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta peningkatan kualitas lingkungan dan keamanan wilayah.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Pekalongan Cayekti Widigdo menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029 bertujuan untuk menggambarkan kondisi umum kota, kemampuan fiskal daerah, serta menganalisis permasalahan dan isu strategis untuk lima tahun ke depan.
“Penyusunan rancangan awal RPJMD ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Walikota dan Wakil Walikota terkait permasalahan dan isu strategis daerah. Dengan demikian, program yang disusun tetap konsisten dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah,” jelasnya.
Cayekti menambahkan bahwa pihaknya berharap ke depan akan terwujud sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.
Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla