METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Kondisi darurat sampah di Kota Pekalongan tak hanya menjadi urusan dinas kebersihan atau masyarakat umum.
Lembaga kesehatan di Kota Pekalongan pun diminta ikut turun tangan mengatasi krisis sampah.
Kini, fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) seperti rumah sakit dan Puskesmas juga dituntut mandiri mengelola sampahnya sendiri.
Meski masih melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan, RSUD Bendan, Labkesda, serta seluruh fasyankes di wilayah Kota Pekalongan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto, melalui Sanitarian Muda Maysaroh, menegaskan, tanggung jawab pengelolaan sampah harus dimulai dari internal masing-masing lembaga kesehatan.
“Kami sudah meneruskan surat edaran (SE) wali kota tentang pengurangan dan pemilahan sampah. Tapi tanpa sosialisasi langsung, penerapannya akan kurang maksimal. Maka forum ini sangat penting,” ujar Maysaroh saat dihubungi Metropekalongan.Com, Selasa 15 April 2025.
RSUD Bendan menjadi contoh inspiratif.
Rumah sakit ini sudah menjalankan sistem pengelolaan mandiri, dari memilah sampah organik hingga mengolahnya menjadi eco-enzyme, kompos, bahkan pakan untuk budidaya magot.
Inovasi ini bukan hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi sirkular di sektor kesehatan.
Sementara itu, RS Karomah juga telah mengawali gerakan pengolahan sampah jauh sebelum status darurat ditetapkan.
Fasyankes lain didorong membentuk tim khusus pengelola sampah dan membangun atau bergabung dengan Bank Sampah Unit (BSU).
Untuk wilayah yang sudah memiliki TPS3R, sinergi akan diperkuat agar pengangkutan dan pengolahan lebih efisien.
Meski limbah medis sudah dikelola sesuai standar dengan pihak ketiga, tantangan justru ada pada sampah domestik dari aktivitas harian rumah sakit dan puskesmas.
Sampah organik, seperti sisa makanan, masih banyak yang bergantung pada pengambilan oleh petugas kebersihan kota.
“Sekarang fasyankes harus mulai mengelola sampah sendiri. Buat lubang atau sumur kompos sesuai kondisi wilayah. Kalau daerah rawan banjir, tentu butuh metode berbeda,” jelas Maysaroh.
DLH bersama Dinkes Kota Pekalongan juga sedang merancang solusi jangka panjang dengan menghadirkan insinerator berstandar lingkungan untuk mengolah residu—sampah yang tak bisa didaur ulang atau kompos.
“Zero Waste tak bisa tercapai jika kita tidak ubah mindset. Kalau belum bisa mengolah, minimal kurangi produksi sampah,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kota Pekalongan untuk mandiri dalam pengelolaan sampah.
Lebih dari itu, forum ini juga menjadi bagian dari langkah besar menuju kantor layanan publik yang berprinsip Zero Waste—sebuah gebrakan yang patut dicontoh sektor lainnya.(han/ida)
Editor : Ida Nor Layla