METROPEKALONGAN,COM, Pekalongan – Pengaduan masyarakat adalah hal yang wajar dalam pelayanan publik.
Namun, bagaimana petugas menanggapinya, menjadi kunci penting keberhasilan.
Hal inilah yang ditekankan oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Soft Skill bagi Pengelola Pengaduan Publik, di Ruang Buketan, Setda Kota Pekalongan, Kamis 19 Juni 2025.
Baca Juga: Pelatihan Gratis Dibuka, Pemkot Rekrut Semua Usia Produktif Kerja
Wali kota yang akrab disapa Mas Aaf ini mengingatkan para petugas layanan publik dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelurahan, hingga puskesmas, agar tetap sabar dan tidak terpancing emosi saat menerima laporan dari masyarakat.
“Jangan sampai bikin gaduh. Respon kita harus tenang dan proporsional. Karena kita tidak tahu kondisi masyarakat yang mengadu,” ujarnya.
Ia menyoroti kasus di Puskesmas Jenggot yang sempat viral di media sosial.
Menurutnya, unggahan seperti itu bisa berdampak panjang jika tidak dikelola dengan bijak.
Sekarang orang bisa langsung mengunggah ke media sosial tanpa informasi lengkap.
"Kalau kita salah merespons, bisa jadi masalah besar. Kuncinya, sabar, istighfar, dan tahan emosi,” sambil menambahkan pentingnya menempatkan petugas yang tepat di posisi pelayanan publik.
Baca Juga: 5 ASN Luncurkan 5 Inovasi, Wali Kota Minta Adanya Integrasi dan Berkelanjutan
Mas Aaf mengakui, pelayanan publik tidak bisa sempurna 100 persen, bahkan selalu ada ruang untuk evaluasi.
Mas Aaf mengakui, pelayanan publik tidak bisa sempurna 100 persen, bahkan selalu ada ruang untuk evaluasi.
Meski begitu, ia bersyukur atas pencapaian nilai keterbukaan informasi publik Kota Pekalongan yang telah mencapai 96.
Ini sebagai bukti komitmen dalam melayani masyarakat secara terbuka dan transparan.
“Nilai ini sudah bagus, tapi lapangan tetap harus ditingkatkan. Respon OPD, kelurahan, Puskesmas terhadap aduan masyarakat harus semakin santun dan solutif,” tegasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan, Arif Karyadi, menambahkan, pengelolaan pengaduan masyarakat harus selaras dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Arif menjelaskan, seluruh aduan yang masuk ke sistem Pemkot Pekalongan, sejauh ini sudah direspons 100 persen.
Baca Juga: Kota Pekalongan Fokus Tangani Darurat Sampah Lewat Perubahan APBD 2025
“Respon cepat itu penting, meski tindak lanjutnya bisa melalui proses lain. Admin pengaduan wajib tahu bagaimana menjawab dan berkoordinasi lintas instansi,” tuturnya.
“Respon cepat itu penting, meski tindak lanjutnya bisa melalui proses lain. Admin pengaduan wajib tahu bagaimana menjawab dan berkoordinasi lintas instansi,” tuturnya.
Bimtek ini menjadi langkah penting untuk membentuk karakter petugas pengaduan yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki empati dan kesabaran yang tinggi.
Dengan bekal soft skill yang kuat, diharapkan layanan publik di Kota Pekalongan semakin ramah, responsif, dan terpercaya di mata masyarakat.
Baca Juga: Dinkominfo Kota Pekalongan Kembangkan SIAP KAWAL, Demi Tingkatkan Akses Informasi Publik
Ia juga mengingatkan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah, agar masyarakat dapat mengakses berbagai data dan informasi dengan mudah tanpa birokrasi berbelit.(han/ida)
Ia juga mengingatkan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah, agar masyarakat dapat mengakses berbagai data dan informasi dengan mudah tanpa birokrasi berbelit.(han/ida)
Editor : Ida Nor Layla