METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan - BPJS Kesehatan ikut dalam agenda penurunan angka kematian ibu. Terutama saat melahirkan.
Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi mentoring spesialis agar para dokter hingga perawat bisa sigap mencegah kematian ibu. Apalagi di Kota Pekalongan hingga Agustus 2025, sudah ada 6 kematian ibu.
"Jadi hari ini atas support dari BPJS Kesehatan, kita ada spelling dikombinasikan dengan JKG, kemudian ada kegiatan mentoring klinis," kata Yunita Dyah Suminar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Dinkes Jateng) di aula UPT Puskesmas Jenggot, Kamis 18 September 2025.
Ia mengungkapkan, saat ini di Jawa Tengah masih kekurangan dokter spesialis. Sementara berkaitan dengan akses ke fasilitas kesehatan, jarak menjadi persoalan di luar daerah perkotaan. Sedangkan akses di kota sudah terbilang bagus.
Ia menyebutkan, angka kematian ibu harus ditekan. Apalagi di wilayah Kabupaten Pekalongan ada 9 orang ibu meninggal, dan di Kota Pekalongan ada 6.
Sedangkan yang belum ada kematian sama sekali itu di Kota Magelang. Ia berharap tidak ada angka kematian ibu di daerah tersebut.
"Angka kematian ibu itu di Kota Pekalongan di bulan Agustus itu sudah ada yang meninggal 6. Juaranya masih Brebes, tahun lalu di bulan Juli 42, tahun ini di bulan Juli 21," terangnya.
Langkah awal untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan mengantisipasi dan tepat menangani pendarahan.
Apalagi di Pekalongan masih ada 1 kasus ibu melahirkan meninggal karena pendarahan. Yang sering terjadi adalah telat lapor, ketika Hb-nya sudah turun baru lapor, sehingga terlambat.
"Kalau kita mau melakukan kegiatan untuk menurunkan angka kematian ibu, coba pendarahan dulu. Kenapa pendarahan dulu penting kita turunkan? Karena sebenarnya sangat bisa dicegah," imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan, Dr. Slamet Budiyanto menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kematian ibu.
Pihak telah bekerja sama dengan rumah sakit untuk bisa menugaskan dokter spesialis Obgyn agar bisa ikut memeriksa. Menerangkan pemeriksaan dini terhadap temuan ibu hamil beresiko tinggi dari Puskesmas.
"Jadi kami bergilir, mendatangkan dokter spesialis itu ke Puskesmas," ucapnya.
Jadi pasien tidak dirujuk ke rumah sakit, tapi untuk deteksi dini, penguatan dilakukan dari Puskesmas terlebih dahulu.
"Jadi dokter spesialis itu datang ke Puskesmas, kemudian kalau yang perlu dirujuk nanti akan dirujuk ke rumah sakit," imbuhnya.
Eko Purboyono, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekalongan menambahkan, dari sisi pembiayaan, akses dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan.
"Total kalau persalinan di wilayah BPJS Kesehatan kantor cabang Pekalongan itu 1 per 16 persen itu untuk kasus persalinan, di luar kasus Obgyn yang lain. Dari Rp 1,6 triliun itu paling tidak Rp 100 miliar itu untuk ini saja," ucapnya.
Kenaikan akses ke rumah sakit juga dinilai semakin tinggi, per tahun bisa mencapai 2-3 persen.
Padahal rasio klaim, pendapatan dengan pembiayaan di wilayah kantor cabang Pekalongan pada 2023 mencapai 107 persen.
Sementara 2024 menjadi 117 persen, dan di 2025 tahun berjalan ini masih di 170-an persen.
Pihaknya meyakini pada tahun 2025 angkanya di atas 117 persen, dengan kolektibilitas iuran 98 persen. Artinya clear tidak ada penunggakan.
"Pembiayaan sudah oke, akses sudah mudah, jangan sampai angka indikator ini, yang ditetapkan Dinas Kesehatan itu juga jadi tambah buruk," tandasnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla