METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pekalongan kembali jadi sorotan.
Dalam rapat evaluasi yang digelar di Ruang Sidang Paripurna Gedung Diklat, Kamis 18 September 2025, DPRD bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyepakati sejumlah perbaikan agar manfaat MBG lebih luas.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan, memaparkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 15 ribu per porsi, dengan rincian Rp 2 ribu untuk sewa dapur, Rp 3 ribu biaya operasional, dan Rp 10 ribu untuk bahan makanan.
“Kami akan mengawal agar anggaran ini terserap maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya, baik oleh anak-anak maupun masyarakat,” jelas Budi.
Selain soal gizi, DPRD menekankan agar UMKM lokal mendapat ruang besar dalam program MBG.
Mulai dari penyedia sayuran segar, daging, beras, hingga jasa distribusi, semua diarahkan agar memberi dampak ekonomi nyata bagi warga Pekalongan.
“Jika UMKM lokal dilibatkan, dampak MBG akan berlipat ganda. Anak-anak sehat, sekaligus ekonomi masyarakat bergerak,” lanjut Budi.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar soal makanan sehat untuk anak sekolah, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat.
“Program ini punya dua dampak sekaligus, meningkatkan kualitas gizi siswa dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Karena itu, UMKM harus benar-benar dilibatkan, mulai dari bahan pangan hingga distribusi,” tegas Azmi.
Sejak diluncurkan, MBG di Kota Pekalongan telah melayani sekitar 51 ribu penerima manfaat, termasuk siswa sekolah dasar hingga ibu hamil.
Jumlah ini masih sekitar 40 persen dari target 102 ribu penerima manfaat.
Saat ini terdapat 14 dapur SPPG yang beroperasi, namun DPRD menekankan agar cakupan layanan terus diperluas.
“Target kami bukan hanya banyaknya penerima, tetapi juga kualitas menu yang sehat, higienis, dan variatif,” tambah Azmi.
“Dengan begitu, Pekalongan tidak hanya dikenal sebagai Kota Batik, tetapi juga sebagai kota dengan tata kelola program gizi yang menyehatkan generasi sekaligus mensejahterakan masyarakatnya,” tegas Azmi.
Rapat evaluasi ditutup dengan komitmen Bersama, memperkuat sinergi lintas sektor agar MBG tak berhenti pada pemenuhan gizi semata, melainkan juga menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Koordinator SPPG Kota Pekalongan, M. Noor Faishal Zakiy melaporkan, meski ada beberapa catatan seperti variasi menu dan proses sertifikasi dapur, program berjalan baik.
Sertifikasi dapur dilakukan bertahap agar layanan tidak terhenti.
“Kami siap menindaklanjuti setiap masukan. Prinsip kami sederhana, semua anak Pekalongan harus mendapatkan makanan bergizi dengan standar terbaik,” ujar Faishal. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla