METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan - Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan pada Senin (17/11/2025) tampak lebih ramai dari biasanya.
Para akademisi, tokoh lembaga sosial, perwakilan dunia usaha, hingga instansi pemerintah duduk satu forum dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan Hj Balgis Diab, membuka kegiatan dengan satu pesan kuat, “Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian.”
Wawalkot Balgis menekankan, penanggulangan kemiskinan bukan sekadar urusan alokasi anggaran, tetapi tentang bagaimana seluruh elemen masyarakat bergerak serentak.
Menurutnya, masalah kemiskinan kini semakin kompleks, dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga perilaku sosial.
Karena itu membutuhkan pendekatan multidimensi dan keterlibatan lintas sektor.
“Pemkot Pekalongan sudah menggelontorkan anggaran besar, mencapai Rp 67 miliar pada perubahan anggaran tahun ini. Tapi penurunannya masih di angka nol koma sekian. Itu artinya kita perlu formula baru yang tidak hanya fokus pada bantuan dana, tetapi pendampingan, edukasi, dan perubahan pola pikir masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, perubahan sejati hanya akan berhasil jika masyarakat sendiri terdorong bangkit, sementara pemerintah hadir sebagai penggerak dan fasilitator.
Kegiatan ini juga menjadi ajang pemaparan hasil riset UIN KH Abdurrahman Wahid (Gusdur) Pekalongan, yang selama setahun terakhir bekerja sama dengan Bapperida untuk mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Kepala Bapperida Kota Pekalongan, Andrianto, menjelaskan, hasil riset tersebut membuka peta masalah secara lebih detail, mulai dari program yang tepat sasaran hingga yang masih membutuhkan penguatan.
“Rakor ini sangat penting untuk menentukan prioritas tahun depan. Apalagi pada 2026 kita akan menghadapi tantangan anggaran akibat pemangkasan transfer ke daerah. Meski anggaran mengecil, strategi kita harus makin fokus, efektif, dan kolaboratif,” tegas Andrianto.
Ia mengingatkan, semangat TKPK tidak boleh surut. Terlebih, kinerja mereka sudah mendapat pengakuan tingkat provinsi dengan capaian peringkat ketiga kategori Sangat Baik, di bawah Kota Semarang dan Kabupaten Pati.
Pencapaian ini menunjukkan, langkah-langkah kolaboratif selama ini sudah mulai membuahkan hasil.
Namun, ia juga menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan jauh dari sekadar menyalurkan bantuan.
“Ini bukan hanya tentang bansos. Kita harus melihat kemiskinan dari banyak sisi. Dari pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, hingga kualitas lingkungan sosial. Semuanya harus disentuh bersamaan,” katanya.
Forum ini menjadi ruang bertemunya ide besar, hasil riset akademik, dan pengalaman lapangan dari berbagai lembaga.
Semuanya bermuara pada satu tujuan, yakni menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh warga miskin.
Wawalkot Balgis mengajak semua pihak untuk memahami bahwa kemiskinan bukan hanya beban pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
“Kita butuh sinergi yang nyata. Penanggulangan kemiskinan hanya akan berhasil jika seluruh stakeholder bergerak dalam satu irama,” tandasnya.
Melalui kolaborasi menyeluruh dan strategi berbasis data, Pemkot Pekalongan berharap dapat menurunkan angka kemiskinan secara konsisten, bukan hanya dalam statistik, tetapi dalam perubahan nyata kehidupan masyarakat. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla