METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan - Sejak matahari baru naik di langit Kelurahan Bendan Kergon Pekalongan Barat, ratusan warga sudah memenuhi lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM) yang kembali digelar Pemkot Pekalongan, Rabu 19 Nivember 2025.
Di antara antrean panjang itu, ada ibu rumah tangga, pedagang, hingga pekerja harian.
Bukan sekadar berburu bahan pokok murah, tetapi kepastian harga pangan, terutama beras yang kini harganya mulai terkendali setelah sebelumnya meroket jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca Juga: Mengobati Rindu Pelaku Seni melalui Pekalongan Art Festival
GPM merupakan ikhtiar pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau, sekaligus menjamin pasokan berjalan lancar tanpa hambatan.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Lili Sulistyawati menjelaskan, langkah ini bukan sebatas program seremonial, melainkan strategi besar yang menembus hulu distribusi hingga pengawasan ketat di lapangan.
“GPM adalah bagian dari intervensi langsung pemerintah untuk menahan kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok,” kata Lili.
Baca Juga: Audiensi Damai, Warga dan Kelurahan Pringrejo Sepakat Perbaiki Layanan Publik
Beberapa waktu sebelumnya, harga beras sempat melesat tajam. Beras medium yang seharusnya dijual Rp 13.500/kg, naik hingga Rp 14.000–Rp 15.000/kg.
Bahkan beras premium yang memiliki HET Rp 14.900/kg sempat menyentuh Rp 18.000–Rp19.000/kg.
Banyak keluarga harus merogoh kantong lebih dalam, sementara pedagang juga kebingungan menghadapi pasokan yang tak stabil.
Baca Juga: Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Beberkan Kunci Solusinya
Melalui pelaksanaan GPM secara rutin yang menggandeng banyak pihak, mulai dari Bulog, Bank Indonesia Tegal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), UMKM lokal, hingga jajaran TNI/Polri, harga perlahan menurun bahkan kembali berada di bawah HET.
GPM kali ini dirangkaikan dengan soft launching Koperasi Merah Putih (KKMP) Bendan Kergon yang sebenarnya telah ditetapkan sejak Juni 2025, namun belum banyak dikenal masyarakat.
Melalui momentum GPM inilah, koperasi diperkenalkan agar manfaatnya langsung dirasakan warga. Mulai dari distribusi sembako, layanan keuangan berbasis komunitas, hingga dukungan bagi UMKM lokal.
Pemerintah memastikan program GPM akan terus bergerak ke wilayah lain di Kota Pekalongan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pangan, dan memastikan warga memiliki akses kebutuhan pokok tanpa harus terbebani lonjakan harga mendadak.
Namun Pemkot Pekalongan tak berhenti pada program GPM. Selain intervensi harga langsung, pemerintah juga memperketat pengawasan distributor.
Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada penahanan pasokan atau spekulasi yang memicu lonjakan harga secara tidak wajar.
“Kami mengawasi jalur distribusi agar tidak ada pelaku usaha yang menimbun atau memperlambat pasokan. Stabilisasi harga harus berjalan dari hulu hingga hilir,” tegas Lili.
Di tengah tantangan ekonomi yang tidak ringan, GPM bukan lagi sekadar pasar murah. Lili menyebutkan, gerakan ini menjadi wujud nyata hadirnya negara, dari dapur hingga meja makan masyarakat.
Dengan intervensi harga, pengawasan distribusi, hingga kolaborasi lintas lembaga, Pekalongan membuktikan bahwa stabilisasi pangan bukan sekadar slogan, tetapi kerja berlapis dari hulu sampai hilir demi memastikan seluruh warga tetap aman, terjangkau, dan tidak kehilangan harapan. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla