METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dinilai sukses meningkatkan layanan informasi publik.
Hal itu menjadi modal menuju tata kelola pemerintahan yang semakin transparan kembali mendapat sorotan positif.
Hal tersebut dibuktikan dalam event Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Keuangan, Sri Budi Santoso, mewakili Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid.
Dalam kesempatan tersebut, wali kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Pekalongan yang kembali konsisten menjaga tradisi penghargaan ini.
Menurutnya, keterbukaan informasi publik kini bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya.
“Publik punya hak untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan badan publik berjalan. Ini bukan hanya aturan, tetapi budaya yang harus terus kita bangun,” ujarnya.
Selama beberapa tahun terakhir, Pemkot Pekalongan terus memperkuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memperbaiki pola pengaduan masyarakat, hingga mendorong digitalisasi dokumen layanan publik. Semua langkah itu menjadi pondasi penting dalam membangun partisipasi masyarakat yang lebih luas.
Sri Budi turut memberikan penghargaan kepada seluruh OPD, kelurahan, puskesmas, sekolah, hingga lembaga publik yang selama ini bekerja keras meningkatkan kualitas layanan informasi.
Ia menekankan, penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen bersama menuju pelayanan publik yang lebih informatif, responsif, dan ramah masyarakat.
“Semoga penghargaan ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi adalah wajah dari pemerintahan modern. Ini momentum untuk semakin inovatif,” tegasnya.
Kepala Dinkominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi mengungkapkan, sistem penilaian tahun ini jauh lebih ketat karena adanya indikator baru. Tim penilai pun harus bekerja ekstra untuk memberikan asistensi kepada OPD.
Meski demikian, sejumlah OPD menunjukkan peningkatan signifikan. Berikut daftar penerima anugerah. Antara lain, untuk Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yakni Terbaik 1, Dinas Lingkungan Hidup (DLH); Terbaik 2, BKPSDM; dan Terbaik 3, Dinsos P2KB.
Kemudian untuk Anugerah Pengelolaan Pengaduan Publik 2025 yakni, Terbaik 1, Dinas Perhubungan (Dishub); Terbaik 2, DPMPTSP; dan Terbaik 3, BKPSDM.
Arif menambahkan, penilaian tingkat kota tidak otomatis menentukan OPD yang maju ke tingkat provinsi.
“Untuk provinsi, yang dinilai adalah implementasi KIP tingkat kota secara keseluruhan, diwakili oleh Dinkominfo,” jelasnya.
Saat ini Kota Pekalongan telah melalui uji publik di Semarang dan tinggal menunggu tahapan akhir berupa pengumuman penghargaan tingkat Jawa Tengah.
Dalam penilaian KIP, setiap OPD wajib memahami klasifikasi informasi, mulai dari informasi berkala, serta-merta hingga informasi yang dikecualikan. Pemahaman inilah yang akan menentukan kualitas keterbukaan informasi suatu lembaga.
Dinkominfo juga membuka ruang asistensi bagi OPD yang belum masuk kategori informatif. “Kami harap tahun depan jumlah OPD informatif meningkat. Kami siap mendampingi,” tutup Arif. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla