METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Pemerintah pusat memastikan penanganan banjir di Kota Pekalongan tidak lagi bersifat tambal sulam.
Solusi jangka pendek hingga jangka panjang disiapkan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pembangunan sistem polder (folder) berbasis klaster di kawasan Sungai Bremi dan Sungai Meduri.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid di sela mendampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Dwi Purwantoro, saat meninjau langsung kondisi Sungai Bremi, Kamis malam 22 Januari 2026.
Peninjauan dilakukan, menyusul banjir yang diperparah jebolnya tanggul dan genangan luas di pemukiman warga.
Dalam kunjungan tersebut, Dirjen SDA menyampaikan dukungan konkret pemerintah pusat berupa dua unit pompa air berkapasitas 500 liter per detik.
Dengan total kapasitas 1.000 liter per detik, pompa difungsikan untuk mempercepat pengeringan genangan, terutama saat hujan ekstrem bersamaan dengan pasang air laut.
“Curah hujan saat kejadian mencapai 160 milimeter per hari dan bertepatan dengan pasang laut. Dalam kondisi seperti ini, air sungai tidak bisa dibuang ke laut, sehingga terjadi genangan di sepanjang Sungai Bremi dan Meduri,” jelas Dwi Purwantoro.
Tak berhenti pada langkah darurat, Kementerian PUPR menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang melalui pembangunan sistem polder.
Skema ini dirancang berbasis klaster, di mana air dari kawasan permukiman dikumpulkan melalui collector drain, lalu dikeluarkan menggunakan pompa.
“Dengan sistem polder, kawasan tetap terlindungi meski hujan lebat terjadi bersamaan dengan pasang laut. Ini solusi berkelanjutan,” tegasnya.
Bangunan polder akan disesuaikan dengan catchment area di kanan-kiri Sungai Bremi–Meduri, sehingga aliran air lebih terkendali dan risiko genangan dapat ditekan signifikan.
Untuk tahap awal, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran Rp 37 miliar pada tahun 2026.
Dana tersebut difokuskan pada penanganan sekitar dua kilometer alur sungai dari arah muara, termasuk penguatan tanggul dan pengendalian aliran.
“Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran pengendalian banjir di kawasan ini mencapai Rp 500 hingga Rp 600 miliar. Pelaksanaannya bertahap,” ujar Dwi.
Meski Sungai Bremi–Meduri berada dalam kewenangan provinsi, Kementerian PUPR tetap turun tangan karena banjir telah mengganggu pemukiman warga, fasilitas umum, hingga jalur kereta api yang bersifat strategis nasional.
Dalam peninjauan lapangan, Dirjen SDA juga menyoroti jembatan kereta api yang dinilai menjadi bottleneck aliran sungai. Penyempitan alur di bawah jembatan memperlambat aliran air menuju laut.
“Kami minta peninggian jembatan bukan 30 sentimeter, tetapi 50 sentimeter,” ujarnya, seraya menegaskan pentingnya koordinasi dengan PT KAI dan Kementerian Perhubungan.
Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran langsung jajaran Kementerian PUPR di lapangan.
Ia menilai sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar banjir tidak terus berulang.
“Alhamdulillah, Pak Dirjen dan BBWS hadir langsung meninjau kondisi. Kami berharap percepatan penanganan banjir ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Mas Aaf mengakui, selama Sungai Bremi dan Meduri belum tertangani secara menyeluruh, banjir berpotensi kembali terjadi saat curah hujan ekstrem. Karena itu, ia berharap proyek pengendalian banjir bisa berjalan konsisten hingga tuntas.
Dengan pompa darurat yang sudah diturunkan dan rencana pembangunan sistem polder, pemerintah pusat dan daerah sepakat menjadikan penanganan banjir Pekalongan sebagai program berkelanjutan, demi keselamatan warga dan keberlanjutan aktivitas ekonomi kota pesisir tersebut. (han/ida)