METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan tetap menunjukkan optimisme dalam menjalankan roda pemerintahan.
Meski dihadapkan pada tantangan berat, mulai dari penurunan anggaran transfer pusat hingga dampak bencana yang terjadi di awal tahun.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekalongan tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu 11 Maret 2026.
Forum strategis tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, jajaran Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan masyarakat dan berbagai instansi terkait.
Wali kota yang akrab disapa Mas Aaf mengungkapkan, kondisi keuangan daerah saat ini cukup menantang.
Pada tahun 2026, anggaran transfer ke daerah diperkirakan berkurang sekitar Rp 190 hingga Rp 194 miliar, dan situasi tersebut kemungkinan masih berlanjut pada tahun 2027.
“Di tahun 2026 anggaran transfer kita berkurang sekitar Rp192 miliar lebih. Ini tentu sangat berat, dan kemungkinan di tahun 2027 kondisinya masih sama,” kata Mas Aaf.
Menurutnya, penurunan dana transfer tersebut berdampak pada berbagai program pembangunan daerah.
Bahkan, beberapa program yang sebelumnya masuk dalam visi misi pemerintah kota terpaksa ditunda atau dijalankan secara bertahap.
Salah satunya adalah rencana pembangunan kolam renang yang dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat saat ini.
“Bukan berarti tidak penting, tetapi saat ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak sehingga harus diprioritaskan,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga menghadapi beban tambahan akibat berbagai persoalan di lapangan, seperti kerusakan infrastruktur jalan hingga dampak bencana banjir yang terjadi di Kota Pekalongan.
Kondisi tersebut membuat beban anggaran pemerintah daerah semakin berat sejak awal tahun.
“Beban kita juga bertambah, mulai dari jalan rusak hingga penanganan bencana banjir. Tetapi kami tetap optimis tahun 2026 ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkot Pekalongan menegaskan bahwa sejumlah program pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.
Program di sektor kesehatan, sosial, serta bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dipastikan tidak akan dikurangi.
“Yang penting pelayanan dasar untuk masyarakat seperti kesehatan, sosial, hingga RTLH tetap kita prioritaskan,” tegasnya.
Melalui forum Musrenbang ini, pemerintah juga berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal daerah yang sedang dihadapi saat ini.
Tidak semua usulan pembangunan dapat direalisasikan secara langsung karena keterbatasan anggaran.
Karena itu, pemerintah akan menerapkan skala prioritas serta menjalankan program pembangunan secara bertahap agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Aaf juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat guna mencari solusi atas keterbatasan anggaran yang ada.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas ini, yang penting kita tetap berkomitmen menjalankan program prioritas dan terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat,” pungkasnya. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla