Berita Kota Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Batang Ekonomi Bisnis Haji Hiburan Hukum dan Kriminal Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Pemerintahan Politik Pendidikan Sosial dan Budaya Teknologi Wisata

Maju Bareng, Kopen Kabeh, Seneng Sak Lawase, Langkah Kota Pekalongan Menuju Penghargaan Pembangunan Daerah Bappenas 2026

Lutfi Hanafi • Senin, 29 Juni 2026 | 16:51 WIB
Lutfi Hanafi/Jawa Pos Metro Pekalongan
PAPARAN - Wakil Walikota Pekalongan Hj Balgis Diab saat berikan paparan bareng Tim Penilai dari Kementerian PPN/Bappenas melakukan wawancara dan verifikasi di Ruang Buketan, Senin (29/6/2026).
Lutfi Hanafi/Jawa Pos Metro Pekalongan PAPARAN - Wakil Walikota Pekalongan Hj Balgis Diab saat berikan paparan bareng Tim Penilai dari Kementerian PPN/Bappenas melakukan wawancara dan verifikasi di Ruang Buketan, Senin (29/6/2026).

METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Semangat Maju Bareng, Kopen Kabeh, Seneng Sak Lawase bukan sekadar slogan bagi Pemerintah Kota Pekalongan. Filosofi tersebut kini menjadi fondasi pembangunan yang mengantarkan Kota Batik melangkah ke Tahap II Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 kategori kota.

Optimisme itu semakin menguat saat Tim Penilai dari Kementerian PPN/Bappenas melakukan wawancara dan verifikasi di Ruang Buketan, Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Senin (29/6/2026). Tahapan ini menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa pembangunan di Kota Pekalongan tidak hanya dirancang dengan baik di atas dokumen, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Perencana Ahli Utama Bappenas, Oswar Muadzin Mungkasa, menjelaskan bahwa PPD dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni penilaian dokumen perencanaan, wawancara dan verifikasi, serta presentasi akhir.

Pada Tahap II, tim penilai mencermati empat aspek utama, yaitu kinerja pencapaian pembangunan dengan bobot 30 persen, kualitas dokumen perencanaan 25 persen, proses penyusunan dokumen 25 persen, dan program unggulan daerah sebesar 20 persen.

Baca Juga: Ikuti Rembug Pembangunan Jateng 2026, Pemkot Pekalongan Dorong Kebijakan yang Lebih Responsif dan Menyejahterakan Masyarakat

Menurut Oswar, keberhasilan suatu daerah tidak hanya diukur dari capaian angka pembangunan, tetapi juga sejauh mana proses penyusunannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Semakin banyak stakeholder yang terlibat dalam proses perencanaan, maka kualitas program yang dihasilkan akan semakin baik. Program unggulan diharapkan mampu menjawab persoalan daerah sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain," ungkapnya.

Dari total 98 pemerintah kota di Indonesia, Kota Pekalongan menjadi salah satu daerah yang berhasil menembus Tahap II. Capaian tersebut menunjukkan kualitas perencanaan pembangunan yang dinilai mampu mengintegrasikan kolaborasi lintas sektor dengan implementasi program yang berdampak nyata.

Baca Juga: Dana Cukai Rokok di Kota Pekalongan untuk Biayai Kesehatan hingga Pendidikan Anak Buruh

Wakil Walikota Pekalongan Hj Balgis Diab, menegaskan bahwa pembangunan daerah dibangun di atas filosofi Maju Bareng, Kopen Kabeh, Seneng Sak Lawase. Pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan menggandeng dunia usaha, akademisi, komunitas, organisasi masyarakat hingga kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan generasi muda agar seluruh kebijakan bersifat inklusif.

"Kami meyakini membangun Kota Pekalongan tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, kami memperkuat sinergi seluruh stakeholder dan membuka ruang partisipasi masyarakat agar pembangunan benar-benar menjadi milik bersama. Kopen Kabeh menjadi komitmen kami menghadirkan pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui solusi yang saling terintegrasi," jelasnya.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui sejumlah program unggulan. Salah satunya adalah layanan Universal Health Coverage (UHC) yang kini telah menjangkau sekitar 98 persen penduduk Kota Pekalongan. Melalui program ini, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk memperoleh layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran kesehatan di sejumlah daerah, Pemerintah Kota Pekalongan justru mempertahankan bahkan memperkuat komitmen pembiayaan agar akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi seluruh warga.

Tak hanya sektor kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan juga diperkuat melalui Program **Batik Berlian** yang dijalankan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Program ini tidak berhenti pada pelatihan keterampilan, tetapi juga memberikan pendampingan sehingga peserta mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Keberpihakan pemerintah kepada masyarakat juga diwujudkan melalui bantuan operasional bagi takmir masjid dan musala yang disertai perlindungan asuransi, dukungan kepada sekitar 2.900 kader Posyandu dalam pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga bantuan operasional bagi RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Sementara itu, sektor unggulan seperti batik dan perikanan terus diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang benar-benar Seneng Sak Lawase, yakni sejahtera melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.

Melalui perencanaan yang partisipatif, kolaborasi lintas sektor, serta berbagai inovasi pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan, sebut Balgis optimistis mampu melangkah ke tahap berikutnya dan meraih Penghargaan Pembangunan Daerah Bappenas 2026 sebagai bukti bahwa pembangunan yang dilakukan bersama akan menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat secara nyata. (han/dit)

Editor : Adityo Dwi Riyantoto
#Oswar Muadzin Mungkasa #Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) #kota pekalongan #Hj Balgis Diab #bappenas