METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Pekalongan masih terbuka untuk diperbaiki. Pemerintah Kota Pekalongan mengajak masyarakat tidak tinggal diam jika menemukan penerima bantuan yang dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Wali Kota Pekalongan H A Afzan Arslan Djunaid (Aaf) mengatakan, proses verifikasi dan pembaruan data penerima bansos masih berjalan. Temuan masyarakat di lapangan dinilai dapat menjadi bagian penting untuk membantu pemerintah mendapatkan gambaran kondisi warga secara lebih nyata.
“Hal-hal seperti itu ayo laporkan ke Dinas Sosial supaya nanti kita bisa menindaklanjuti ke Kementerian Sosial,” ajak Wali Kota Aaf, saat dikonfirmasi Jumat (11/9/2026).
Menurut Aaf, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga pemerintah ketika menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan. Laporan tersebut nantinya dapat diverifikasi dan diteruskan kepada Kementerian Sosial sebagai bahan evaluasi.
Ia menyebut persoalan data penerima bansos berdasarkan desil bukan hanya terjadi di Kota Pekalongan. Sejumlah daerah juga menghadapi tantangan serupa dalam memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat terkini.
Baca Juga: Lugman Hidayat, Merajut Persatuan Kota Pekalongan Lewat Bulutangkis
Aaf mencontohkan kasus di Maluku Utara. Di daerah tersebut, terdapat warga yang tercatat sebagai penerima bantuan bedah rumah. Namun setelah kondisi rumah dilihat secara langsung, bangunan tersebut ternyata sudah dalam kondisi baik sehingga dinilai tidak lagi membutuhkan bantuan.
Aaf mencontohkan kasus di Maluku Utara. Di daerah tersebut, terdapat warga yang tercatat sebagai penerima bantuan bedah rumah. Namun setelah kondisi rumah dilihat secara langsung, bangunan tersebut ternyata sudah dalam kondisi baik sehingga dinilai tidak lagi membutuhkan bantuan.
“Memang satu data ini kan dari Kementerian Sosial, terutama untuk PKH dan sebagainya, itu kan dari dulu belum beres-beres,” ujarnya.
Karena itu, Aaf menilai pembaruan data tidak cukup hanya mengandalkan sistem administrasi. Kondisi warga di lapangan juga perlu menjadi pertimbangan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Ia berharap proses perbaikan data dapat dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah daerah sekaligus masyarakat. Warga yang menemukan kejanggalan tidak perlu ragu menyampaikannya melalui Dinas Sosial Kota Pekalongan.
Kolaborasi tersebut diharapkan membuat data penerima bansos semakin akurat dan mutakhir. Dengan begitu, bantuan dapat lebih tepat diberikan kepada masyarakat yang memang berada dalam kondisi membutuhkan.
“Dengan kolaborasi tersebut, data penerima bansos diharapkan semakin akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.(han)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto Sumber : metropekalongan.com