METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Asap kebakaran akibat tragedi 30 Agustus 2025 yang meluluhlantakkan kompleks perkantoran Pemkot Pekalongan masih menyisakan puing dan luka.
Namun, harapan baru kini hadir.
Atas arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, pemerintah pusat memastikan gedung Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan akan segera dibangun kembali dengan target rampung pada akhir tahun 2026.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo, turun langsung meninjau lokasi pada Minggu 7 September 2025.
Ia menyaksikan kondisi bangunan yang nyaris rata dilalap api, sekaligus memastikan langkah cepat untuk pemulihan.
"Cetak biru terbakar, tapi bukan berarti fungsi pemerintahan berhenti. Atas perintah Presiden Prabowo, dua gedung ini harus segera berdiri kembali, dan targetnya sebelum akhir 2026 sudah selesai," tegasnya.
Menurut Dody, pembangunan akan dilakukan dari nol, bukan renovasi. Alasannya, bangunan lama dinilai sudah tidak layak dan justru akan memakan biaya lebih besar jika direnovasi.
Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 80–90 miliar hanya untuk Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan, seluruhnya dibiayai dari APBN.
"Belajar dari pengalaman, lebih efisien membangun baru daripada memperbaiki yang rusak parah. Ini juga berlaku di daerah lain yang terdampak kerusuhan, seperti Kediri dan Makassar. Anggarannya memang besar, bisa tembus Rp1 triliun secara nasional, tetapi negara hadir untuk rakyat," jelasnya.
Menteri PUPR menyebutkan, Pekalongan bukan satu-satunya daerah yang mendapat perhatian.
Pemerintah pusat menargetkan pemulihan serentak untuk semua kota yang terdampak kerusuhan 30 Agustus lalu. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun.
"Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Semua daerah terdampak akan dibangun kembali, sesuai standar, dan ditargetkan selesai akhir 2026," kata Dody.
Rencananya, dalam dua bulan ke depan, proses lelang dipercepat agar pembangunan segera dimulai.
Bahkan, Menteri PUPR mengusulkan agar gedung DPRD Pekalongan dipindahkan ke kawasan Pekalongan Baru supaya lebih representatif, sementara gedung Pemkot tetap berdiri di lokasi lama.
Meski kantor utama terbakar, pelayanan publik di Kota Pekalongan tetap berjalan normal.
Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan, sejak sehari setelah tragedi, ASN langsung membersihkan puing dan menempati kantor sementara di berbagai OPD.
"Tidak ada work from home. Semua ASN tetap bekerja. Beberapa bagian memang menempati kantor sementara, tapi pelayanan kepada masyarakat tetap lancar. Justru saya, wakil wali kota, dan sekda, yang belum punya kantor tetap. Kami jadi lebih mobile turun langsung ke dinas-dinas," ungkapnya.
Afzan menambahkan, tim teknis dari Kementerian PUPR sudah melakukan survei kelayakan. Hasilnya jelas, bangunan lama tidak bisa dipertahankan dan harus diratakan dengan tanah.
"APBD kami jelas tidak mampu membiayai pembangunan ulang. Alhamdulillah, berkat arahan Presiden dan dukungan Kementerian PUPR, seluruh biaya ditanggung APBN. Ini kabar gembira, karena APBD tetap bisa difokuskan untuk pelayanan publik dan bantuan sosial, bukan untuk gedung baru," jelasnya.
Pemkot Pekalongan sendiri sebelumnya mendapat bantuan Rp 1,5 miliar dari Pemprov Jawa Tengah untuk pemulihan awal, termasuk penyediaan sarana prasarana yang terbakar maupun dijarah.
Namun, untuk pembangunan gedung baru, kebutuhan jelas lebih besar dan tidak mungkin ditopang APBD.
Kini, meski bekas kebakaran masih terlihat, semangat bangkit sudah terasa. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, harapan baru menyala.
Gedung Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan akan kembali berdiri megah. Bukan sekadar gedung, tetapi simbol bahwa kota ini tidak akan runtuh oleh tragedi.
"Semoga pembangunan ini berjalan lancar. Pekalongan harus kembali bangkit, lebih kuat, dan lebih representatif," pungkas Wali Kota Afzan. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla