METROPEKALONGAN.COM, JAKARTA – Komitmen badan usaha dalam menjamin kesehatan para pekerjanya mendapat apresiasi tinggi.
Melalui ajang bergengsi Satya JKN Award 2025 di Jakarta, Selasa 14 Oktobder 2025, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada 110 perusahaan paling patuh di seluruh Indonesia.
Tidak hanya memberikan penghargaan, BPJS Kesehatan juga menuai pujian atas layanannya. Mulai dari perusahaan BUMN raksasa hingga testimoni ekspatriat Jepang, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai berhasil menjadi fondasi penting bagi produktivitas pekerja dan pertumbuhan dunia usaha.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa kepatuhan badan usaha mendaftarkan pekerjanya bukan sekadar kewajiban, melainkan cerminan tanggung jawab moral.
“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan perusahaan. Ketika pekerja merasa aman, produktivitas meningkat dan loyalitas terbentuk. Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN,” ujar Ghufron Mukti.
Hingga 1 Oktober 2025, kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6% dari total penduduk Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta berasal dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), yang menunjukkan peran vital dunia usaha dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
“Capaian ini menunjukkan badan usaha memiliki peran dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta serta menjaga kesinambungan Program JKN melalui kepatuhan mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi seluruh pekerjanya,” tambah Ghufron.
Dominasi Batang di wilayah Kantor Cabang Pekalongan
Semangat kepatuhan ini tercermin nyata di berbagai daerah, salah satunya di wilayah kerja Kantor Cabang Pekalongan.
Data per 1 September 2025 menunjukkan, Kabupaten Batang menjadi yang terdepan dalam pendaftaran pekerja ke program JKN.
Dari total 90.446 pekerja yang terdaftar di empat kabupaten/kota, Kabupaten Batang menyumbang angka tertinggi dengan 33.157 pekerja dari 477 badan usaha.
Jika dihitung bersama anggota keluarga, total cakupan di Batang mencapai 64.395 jiwa.
Posisi Batang disusul oleh Kabupaten Pemalang dengan 26.095 pekerja. Sementara Kota Pekalongan, meski memiliki badan usaha terbanyak (624 BU), mencatatkan 17.433 pekerja. Adapun Kabupaten Pekalongan memiliki 13.761 pekerja terdaftar.
Secara total, 2.062 badan usaha di kawasan Pantura Barat ini telah melindungi 184.321 jiwa (pekerja dan keluarga) melalui program JKN.
Pujian dari Pelaku Usaha Nasional dan Asing
Kelancaran program JKN turut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. Puspo, perwakilan PT Telkom Indonesia, menyebut kolaborasi dengan BPJS Kesehatan berjalan erat dan tanpa kendala berarti.
"Kami punya kontak langsung dan BPJS selalu membantu ketika ada kendala. Bahkan beberapa inovasi yang kami usulkan ditanggapi positif untuk meningkatkan layanan kepada karyawan kami," tegas Puspo.
Apresiasi serupa datang dari Koki Iwamoto, seorang ekspatriat Jepang yang bekerja di Semarang. Menurutnya, program JKN berkontribusi langsung pada iklim usaha yang sehat dan pertumbuhan perusahaan.
"Program BPJS Kesehatan ini berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan dan juga para karyawan. Ini adalah kegiatan hebat yang ingin kami dukung selamanya," ungkap Koki, yang perusahaannya juga memiliki pabrik di Jepara.
Sinergi kuat antara BPJS Kesehatan dan dunia usaha ini membuktikan bahwa jaminan kesehatan bukan lagi sekadar biaya, melainkan investasi strategis untuk kesejahteraan pekerja dan kemajuan ekonomi nasional.
Setiap Orang Berhak Atas Jaminan Sosial
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan penghargaan yang diberikan sebagai wujud pengakuan negara bagi badan usaha yang berjuang memberikan kesejahteraan bagi para pekerja.
Ia menyebut komitmen dan konsistensi badan usaha sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Program JKN yang semakin kuat.
“Komitmen ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Melalui kepatuhan yang dilakukan, mendukung Program JKN dan capaian UHC menjadi bentuk solidaritas sosial dan investasi jangka panjang bagi badan usaha untuk pekerja semakin produktif,” kata Cak Imin.
Sebagai gerakan untuk menuju Indonesia yang kuat, Satya JKN jadi pendorong kepatuhan badan usaha yang lebih baik, meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan sinergi lintas sektor.
Untuk itu, ia mengajak agar seluruh pihak turut memastikan program perlindungan sosial terintegrasi dan sukses menjadi bagian jalan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rudi Irmawan mengatakan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah namun ada partisipasi aktif badan usaha melalui kepatuhan yang dilakukan.
Ia menjelaskan sebagai bagian dari pelaksanaan program di bidang hukum, pihaknya berkomitmen untuk senantiasa mendukung keberhasilan Program JKN.
“Kami bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kepatuhan melalui langkah hukum yang bersifat preventif, represif, non litigasi maupun litigasi. Kami juga mengimbau agar seluruh badan usaha bukan hanya mematuhi kewajiban hukum namun menjadikan kepatuhan sebagai budaya perusahaan,” ucap Rudi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Cris Kuntadi menegaskan pihaknya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pekerja formal dan informal memiliki perlindungan yang layak.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi ketenagakerjaan nasional untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang adaptif, inklusif dan berkeadilan.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama bahwa seluruh pekerja di Indonesia dapat terlindungi jaminan sosial. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh pihak untuk terus menjaga keberlangsungan Program JKN, melalui perluasan cakupan perlindungan. Mari kita lanjutkan bangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, berdaya saing dan berkeadilan sosial,” ujar Cris.
Sementara itu, Deputi III Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Staf Presiden RI, Syska Hutagalung berterima kasih atas upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam mendukung Program JKN.
Menurutnya, implementasi Program JKN merupakan salah satu komponen yang dibuat agar seluruh pihak memiliki kepedulian yang besar terhadap sistem jaminan sosial nasional.
“Meski masih banyak tantangan, kami berkomitmen untuk terus mengawal sehingga Program JKN bisa berjalan dengan baik. Kami juga mendorong agar BPJS Kesehatah untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga pelayanan yang diberikan kepada peserta bisa terus membaik,” pungkas Sysca. (yan/ida)
Editor : Agus AP