METROPEKALONGAN.COM, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menyoroti tajam kinerja dan klaim keuangan PT Pertamina (Persero).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Rabu 19 November 2025, legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Tengah ini secara terbuka meragukan klaim kontribusi pajak Pertamina yang disebut mencapai Rp 159 triliun.
Menurut Rizal, angka tersebut dinilai tidak realistis jika disandingkan dengan omzet dan laba perusahaan. Ia membedah data keuangan BUMN energi tersebut dengan simulasi sederhana.
"Di sini tertulis pajak Rp 159 triliun. Saya rasa, dengan omzet Rp 1.127 triliun, tidak mungkin potensi penerimaan pajaknya sebesar itu," tegas Rizal di hadapan Direktur Utama Pertamina.
Rizal, yang mewakili konstituen di Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang, menjelaskan, jika laba kena pajak maksimal 54 persen dari omzet, Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya dibayar hanya berkisar Rp 11 triliun.
Bahkan, jika margin laba hanya 3–6 persen, nilai PPh murni diperkirakan hanya Rp 5 triliun.
Ia menduga, angka fantastis Rp 159 triliun tersebut memasukkan komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, PPN sejatinya adalah uang konsumen, bukan kontribusi murni perusahaan.
"PPN itu uang konsumen. Jadi istilahnya nihil untuk PPN. Tidak boleh dimasukkan seolah-olah Pertamina berkontribusi Rp 159 triliun, padahal maksimal realitasnya hanya Rp 11 triliun," cetusnya.
Selain itu, Rizal juga menyoroti potensi kerugian negara akibat pemeriksaan pajak periode 2018-2022 yang mencapai Rp 6,4 triliun.
Ia mendesak adanya perbaikan kontrol internal agar arus kas perusahaan tidak terbebani oleh sengketa pajak yang berlarut-larut.
Tak hanya soal angka makro, Rizal Bawazier juga membawa aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya.
Ia "menyentil" manajemen Pertamina terkait banyaknya gerai Pertashop yang tutup atau tidak beroperasi di wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang.
Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat pedesaan yang selama ini mengandalkan Pertashop sebagai akses utama bahan bakar.
"Ada masalah Pertashop, Pak. Di beberapa tempat di daerah Pekalongan, Pemalang, dan Batang dikeluhkan masih tutup. Alasannya apa? Ini sangat merugikan," ujar Rizal.
Ia meminta Pertamina segera memberikan penjelasan terbuka dan langkah konkret untuk menghidupkan kembali layanan distribusi energi di tingkat kecamatan tersebut.
Menurutnya, pembenahan pajak dan distribusi di daerah menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak boleh diabaikan. (yan/web/ida)
Editor : Ida Nor Layla