METROPEKALONGAN.COM, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga wajib mencakup para guru.
Hal ini ditegaskan mengingat temuan di lapangan di mana sejumlah sekolah belum mendistribusikan jatah makan siang tersebut kepada tenaga pendidik.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menekankan bahwa hak guru untuk mendapatkan MBG telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perluasan Penerima MBG.
Peringatan ini disampaikan Nanik saat melakukan inspeksi mendadak dan menegur Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SMK Negeri 1 Jakarta, Kamis 8 Januari 2026.
Ia mendapati bahwa guru di sekolah tersebut belum menerima manfaat program.
"Semua guru harus dapat ya, sudah tertuang dalam Perpres, masa di sekolah ini belum dapat? Harus dijalankan ya, semua tenaga pendidik, termasuk mau itu tenaga kebersihan, yang menyapu, tenaga Tata Usaha (TU) juga harus dapat," tegas Nanik.
Selain menyoroti distribusi, Nanik juga mendorong setiap SPPG untuk lebih inovatif dalam menyusun menu harian.
Ia menyarankan penggunaan ikan sebagai sumber protein utama yang sangat krusial bagi tumbuh kembang siswa, sekaligus sebagai strategi menjaga stabilitas harga pangan.
"Mungkin mereka ingin ikan lele, jangan telur terus, karena kalau permintaannya banyak harganya bisa naik, jaga supaya enggak naik maka ganti jadi ikan," ujarnya.
Nanik memastikan pengawasan ini bukan sekadar imbauan. Ia berjanji akan kembali menyambangi SMKN 1 Jakarta pekan depan untuk memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut telah dilaksanakan dengan baik.
"Minggu depan saya ke sini lagi, tolong ya benar-benar diberikan untuk guru," tuturnya.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, BGN mencatat telah mendirikan sebanyak 19.188 SPPG di seluruh penjuru Indonesia.
Program ini telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menargetkan cakupan penerima manfaat bisa diperluas hingga menyentuh angka 82,9 juta orang pada Februari 2026. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla