METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan –Progres pendataan Survei Ekonomi (SE) 2026 di Kota Pekalongan hingga akhir bulan Juni 2026, baru mencapai sekitar 16 persen data yang berhasil disubmit ke sistem. Kondisi ini membuat petugas lapangan harus bekerja lebih cepat agar target penyelesaian pada 31 Agustus 2026 dapat tercapai.
Capaian tersebut terungkap saat Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, bersama Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, meninjau pelaksanaan Survei Ekonomi di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Senin (29/6/2026).
Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, mengungkapkan hingga kini data yang telah masuk ke sistem baru sekitar 16 persen. Sementara sekitar 18–19 persen lainnya masih berstatus draf dan belum dapat dihitung sebagai data final. Artinya, sebagian besar target pendataan masih harus diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan ke depan.
"Kami berharap setiap kendala yang ditemui petugas di lapangan bisa segera didiskusikan agar cepat ditemukan solusinya. Teman-teman organik juga terus mendampingi petugas sehingga proses pendataan bisa berjalan lebih lancar," ujarnya.
Baca Juga: APBD 2025 Pemkab Pekalongan Sisa Rp 68 Miliar, DPRD Nilai Terlalu Besar
Hayu mengakui masih terdapat berbagai tantangan di lapangan yang harus segera diatasi agar proses pendataan tidak mengalami keterlambatan. Koordinasi antarpetugas terus diperkuat untuk mempercepat penyelesaian survei tanpa mengurangi kualitas data yang dikumpulkan. Meski progresnya masih relatif rendah, BPS tetap optimistis target penyelesaian hingga 31 Agustus 2026 dapat dipenuhi.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menilai capaian Kota Pekalongan sebenarnya masih lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Menurutnya, koordinasi petugas berjalan cukup baik dan masyarakat juga cukup kooperatif saat proses pendataan berlangsung.
"Kalau dibandingkan beberapa daerah lain, capaian Kota Pekalongan relatif lebih baik. Kami optimistis target pendataan bisa tercapai sesuai jadwal," katanya.
Hayu mengakui masih terdapat berbagai tantangan di lapangan yang harus segera diatasi agar proses pendataan tidak mengalami keterlambatan. Koordinasi antarpetugas terus diperkuat untuk mempercepat penyelesaian survei tanpa mengurangi kualitas data yang dikumpulkan. Meski progresnya masih relatif rendah, BPS tetap optimistis target penyelesaian hingga 31 Agustus 2026 dapat dipenuhi.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menilai capaian Kota Pekalongan sebenarnya masih lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Menurutnya, koordinasi petugas berjalan cukup baik dan masyarakat juga cukup kooperatif saat proses pendataan berlangsung.
"Kalau dibandingkan beberapa daerah lain, capaian Kota Pekalongan relatif lebih baik. Kami optimistis target pendataan bisa tercapai sesuai jadwal," katanya.
Baca Juga: Maju Bareng, Kopen Kabeh, Seneng Sak Lawase, Langkah Kota Pekalongan Menuju Penghargaan Pembangunan Daerah Bappenas 2026
Survei Ekonomi 2026 menjadi salah satu agenda penting BPS untuk memotret kondisi pelaku usaha di berbagai sektor. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.(han/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto Survei Ekonomi 2026 menjadi salah satu agenda penting BPS untuk memotret kondisi pelaku usaha di berbagai sektor. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.(han/dit)