METROPEKALONGAN.COM, Pemalang – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncang Kabupaten Pemalang. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi senyap pada Selasa (28/7/2026) malam.
Sebelum dibawa ke Jakarta, Anom bersama sejumlah pihak lainnya lebih dahulu menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pemalang yang dipinjam sementara oleh tim penyidik KPK.
Langkah tersebut dibenarkan Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana. Ia menyampaikan bahwa KPK memanfaatkan dua ruangan di Polres Pemalang sebagai lokasi pemeriksaan awal terhadap para pihak yang terjaring operasi tersebut.
"Iya benar, tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan. 2 ruangan di Polres yang di pakai," kata Rendy, dilansir detikJateng, Rabu (29/7/2026).
Baca Juga: Guru Harus Terus Belajar, Dindik Kota Pekalongan Perkuat Kompetensi Fasilitator Program PINTAR 2026
Namun terkait berapa jumlah pasti pihak yang dibawa ke Polres Pemalang dan siapa saja yang diamankan, ia tidak menjelaskanya.
"Jumlah pastinya yang diperiksa, siapa saja yang diperiksa, materi pemeriksaan menunggu dari KPK saja ya," katanya.
Usai pemeriksaan awal selesai, para terperiksa kemudian diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto telah mengonfirmasi pelaksanaan OTT di Kabupaten Pemalang. Namun hingga kini lembaga antirasuah tersebut belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: Ada Pelanggaran Standar Gizi dan Sanitas, Sudaryono Tutup Permanen Ratusan Dapur MBG
Pasca operasi tersebut, penyidik KPK bergerak melakukan pengamanan sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara. Salah satunya adalah ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang yang dipasangi garis penyegelan.
Tak hanya itu, dua unit rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo, juga turut disegel. Kedua rumah tersebut diduga berkaitan dengan kontraktor swasta yang disebut memiliki hubungan dekat dengan pihak yang sedang diperiksa.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena Anom Widiyantoro baru menjabat sebagai Bupati Pemalang sekitar satu setengah tahun. Ia resmi dilantik pada 20 Februari 2025 setelah memenangkan Pilkada Pemalang 2024 bersama wakilnya, Nurkholes.
Baca Juga: Dari Hafalan hingga Mewarnai, Guyub PAUD Jenggot Rayakan Hari Anak Nasional dengan Penuh Keceriaan
Dalam kontestasi tersebut, pasangan Anom-Nurkholes diusung koalisi Partai Golkar, PSI, Partai Gelora, Perindo, Hanura, dan Partai Buruh. Mereka meraih 278.043 suara atau 44,51 persen dari total suara sah untuk memimpin Kabupaten Pemalang periode 2025–2030.
Sebelum terjun ke dunia politik, Anom dikenal memiliki karier panjang di lingkungan BUMN. Ia mengawali karier di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak 1996 dan menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Manajer Keuangan Luar Negeri hingga General Manager.
Kariernya kemudian berlanjut sebagai Direktur PT Wijaya Karya Realty serta Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Properti pada periode 2021–2024 sebelum mengundurkan diri untuk mengikuti Pilkada.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang dilaporkan pada Maret 2026, Anom memiliki kekayaan bersih sebesar Rp21,3 miliar. Nilai tersebut berasal dari total aset sekitar Rp22,5 miliar yang terdiri atas tanah dan bangunan di sejumlah kota, surat berharga, kas, harta bergerak lainnya, serta aset lain, setelah dikurangi hutang sekitar Rp1,2 miliar.
OTT di Pemalang menambah daftar operasi penindakan KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2026. Berdasarkan catatan, operasi ini menjadi OTT kepala daerah ke-12 sekaligus OTT ke-18 yang dilakukan KPK pada tahun ini. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah seperti Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman juga pernah terjaring operasi serupa.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu belum mengumumkan secara resmi pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi tersebut.(han/dit))
Editor : Adityo Dwi Riyantoto