METROPEKALONGAN.COM, Surakarta – Ruang fiskal daerah menjadi perhatian Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf dalam Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surakarta.
Sebagai Wakil Ketua APEKSI Bidang Kerja Sama, Aaf turut mengawal pembahasan mengenai kemampuan pemerintah kota menjalankan otonomi daerah di tengah dinamika kebijakan nasional.
Aaf mengikuti Rapat Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) I–VI APEKSI yang digelar di Ndalem Ageng House of Danar Hadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan diskusi strategis bersama pimpinan redaksi sejumlah media nasional.
Konsolidasi para kepala daerah tersebut menjadi tindak lanjut Rakernas XVIII APEKSI. Berbagai persoalan yang berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat menjadi bahan pembahasan, terutama berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). APEKSI membahas perlunya penyesuaian skema TKD, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), agar lebih fleksibel serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap daerah.
Baca Juga: Kapasitas KA Kaligung Ditambah, Tetap Dihimbau beli Tiket Jauh Hari
Kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan beban pelayanan publik yang berbeda-beda di setiap kota. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan ruang pengelolaan anggaran yang memadai agar dapat mengambil langkah sesuai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan beban pelayanan publik yang berbeda-beda di setiap kota. Karena itu, pemerintah daerah membutuhkan ruang pengelolaan anggaran yang memadai agar dapat mengambil langkah sesuai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Bagi Aaf, penguatan fiskal daerah tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah kota harus memiliki dukungan anggaran sekaligus kewenangan yang jelas agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat daerah.
“Kebijakan nasional dan pusat pada akhirnya dirasakan langsung oleh warga di tingkat daerah. Oleh karena itu, fleksibilitas APBD serta dukungan kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat sangat penting agar kami di pemerintah kota dapat merespons cepat kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pelayanan publik dasar maupun penanganan permasalahan strategis daerah,” ujar Aaf.
Selain TKD, DAU, DAK dan fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), forum tersebut turut membahas penataan belanja pegawai.
Para kepala daerah juga mencermati kebutuhan respons cepat terhadap bencana yang sewaktu-waktu membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan yang lincah.
Baca Juga: Rokok Ilegal di Kota Pekalongan Kurang dari 1 Persen, Sosialisasi dan Edukasi Terus Dilakukan
Baca Juga: Diduga Gara-Gara HP Dicas di Atas Buku, Rumah Warga Pekalongan Terbakar
Persoalan data juga masuk dalam agenda pembahasan. Akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), persiapan Sensus Ekonomi 2026, serta kejelasan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional menjadi perhatian bersama.
Persoalan data juga masuk dalam agenda pembahasan. Akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), persiapan Sensus Ekonomi 2026, serta kejelasan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional menjadi perhatian bersama.
Bagi Aaf, kebijakan fiskal yang tepat akan menentukan seberapa cepat pemerintah daerah merespons persoalan di lapangan. Terlebih, masyarakat menjadi pihak yang langsung merasakan dampak setiap kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk pelayanan dasar maupun program pembangunan.
Forum APEKSI tersebut kemudian ditutup dengan agenda keakraban. Setelah seluruh rapat dan diskusi bersama pimpinan redaksi media nasional selesai, Aaf bersama para wali kota dari berbagai daerah menghadiri jamuan makan malam bersama Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X atau Gusti Bhre di Pura Mangkunegaran.
Selain menjadi penutup rangkaian kegiatan, jamuan tersebut menjadi momentum mempererat komunikasi dan silaturahmi antar kepala daerah dari berbagai kota di Indonesia.(han)
Sumber : metropekalongan.com