METROPEKALONGAN.COM, Semarang – Wacana mengubah air laut menjadi air tawar melalui teknologi desalinasi mulai dilirik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu opsi menghadapi ancaman kekeringan dan krisis air bersih.
Gagasan tersebut sebelumnya muncul dari Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin dan mendapat respons dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pemerintah DKI membuka kemungkinan pemanfaatan desalinasi, terutama jika pembangunan Giant Sea Wall terealisasi.
Guru Besar atau ahli dari Departemen Kimia Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Inyoman Widyasa, menilai desalinasi merupakan teknologi yang sudah terbukti digunakan di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Menurutnya, desalinasi dapat menjadi pilihan ketika sumber air konvensional tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam kondisi kekeringan atau keadaan darurat.
“Desalinasi ini bukan satu-satunya di Indonesia karena kita punya banyak pilihan, seperti menggunakan air sungai dan lain-lain,” ujar Prof. Inyoman Widyasa, Rabu (23/9/2026).
Baca Juga: KKN UIN Gus Dur Sukses Edukasi 600 Warga Jadi Peserta BPJS Ketengakerjaan
Baca Juga: Perempuan Bawa Mobil, Tipu UMKM Pakai QRIS Palsu Hingga Jutaan
Ia menjelaskan, desalinasi sebenarnya lebih tepat ditempatkan sebagai pilihan terakhir karena biaya produksinya relatif tinggi dibandingkan sumber air lainnya.
Berdasarkan gambaran yang disampaikannya, biaya produksi desalinasi dapat mencapai sekitar Rp16.000 per meter kubik. Besarnya biaya tersebut menjadi salah satu pertimbangan ketika teknologi ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.
Namun, kondisi berbeda muncul ketika masyarakat menghadapi situasi kritis akibat kekeringan. Dalam keadaan tersebut, pemerintah tetap perlu menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau kita tidak ada pilihan, kita hanya bisa menggunakan cara itu. Misalnya kalau kondisi kekeringan seperti ini, ini kebutuhan mendasar bagi masyarakat,” katanya.
Prof. Inyoman menilai penerapan desalinasi di Jakarta secara teknologi sangat memungkinkan. Sebab, teknologi tersebut bukan hal baru di wilayah Ibu Kota dan telah digunakan untuk kebutuhan tertentu oleh pihak swasta.
Baca Juga: Jaksa Masuk Sekolah, Kejari Pekalongan Dukung BSAN
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Kejar Perlindungan 110 Ribu Pekerja Pekalongan
Ia menyebut kawasan Jaya Ancol dan Pantai Indah Kapuk sebagai contoh lokasi yang telah menerapkan teknologi desalinasi untuk memenuhi kebutuhan air.
Persoalannya, biaya produksi menjadi tantangan ketika air hasil desalinasi harus disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan lebih rendah.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji skema pembiayaan, termasuk kemungkinan subsidi, agar masyarakat tetap dapat memperoleh air dengan harga yang terjangkau.
“Kalau kebijakannya misalnya dengan ada subsidi, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, menurut saya suatu hal yang sangat tepat,” ujarnya.
Terkait rencana pembangunan Giant Sea Wall, Prof. Inyoman melihat adanya potensi manfaat terhadap sistem pengelolaan air di Jakarta.
Baca Juga: Warga Bantarbolang Krisis Air, Bidpropam Polda Jateng kirim 25.000 Liter
Baca Juga: Dari Greenhouse hingga Selai, Petani Kota Pekalongan Berinovasi Budidaya Melon Premium
Keberadaan tanggul raksasa, menurut dia, dapat membuat pertukaran air antara daratan dan laut lebih terkontrol. Kondisi tersebut juga berpotensi membantu menentukan lokasi pengambilan air laut untuk kebutuhan desalinasi.
Selain air laut, air yang tertahan di daratan juga dapat diperhitungkan sebagai bagian dari sumber air baku. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun neraca air yang memperhitungkan keseimbangan antara sumber air laut dan air darat.
Dengan perencanaan tersebut, pengelolaan air dapat dilakukan secara lebih terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Di balik peluang desalinasi, Prof. Inyoman mengingatkan adanya tantangan lingkungan yang harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Pengambilan air laut dalam jumlah besar dapat memengaruhi kondisi lingkungan di sekitar titik pengambilan. Selain itu, proses desalinasi menghasilkan air dengan kadar garam lebih tinggi atau konsentrat yang harus dikembalikan ke laut.
Jika pembuangan dilakukan secara terpusat pada satu titik tanpa pengelolaan yang tepat, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi ekosistem di sekitar lokasi pembuangan.
Karena itu, desain sistem pengambilan dan pembuangan air harus mengikuti kaidah keteknikan agar dampaknya dapat diminimalkan.
“Kalau disebar lagi ke laut dengan cara yang baik, sehingga juga tidak memengaruhi secara ekstrem kehidupan yang ada di dalam air itu sendiri,” jelasnya.
Ia juga menilai persoalan kualitas air laut Jakarta perlu mendapat perhatian. Air baku yang tercemar polutan harus melalui proses pengolahan dan pemantauan kualitas secara ketat.
Baca Juga: Ayo Bayar Parkir Pakai QRIS di 2 Lokasi Ini, Biar Terdokumentasi
Baca Juga: Nikah di Hotel Pekalongan ini, Paketnya Mulai Rp26,5 Juta Saja
Selama proses pengolahan berjalan sesuai standar dan kualitas air terus dipantau, air hasil desalinasi dapat diarahkan untuk memenuhi ketentuan kesehatan yang berlaku.
Prof. Inyoman mengatakan pemerintah tidak harus langsung membangun instalasi desalinasi dalam skala besar. Teknologi tersebut memiliki sistem modular sehingga kapasitas instalasi dapat dikembangkan secara bertahap.
Sebagai contoh, pemerintah dapat memulai dengan instalasi berkapasitas sekitar 1.000 meter kubik per hari. Jika hasil evaluasi menunjukkan sistem berjalan baik, kapasitasnya dapat ditingkatkan menjadi 5.000 hingga 20.000 meter kubik per hari.
Model tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan, kemampuan anggaran, dan tingkat penerimaan masyarakat.
Menurut dia, sebelum mengambil keputusan, pemerintah daerah perlu melakukan kajian teknis sekaligus sosial. Perencanaan tersebut harus dilanjutkan dengan penganggaran yang matang agar pembangunan tidak berhenti di tengah jalan.
Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan instalasi desalinasi jika nantinya diterapkan.
Masyarakat perlu ikut menjaga keamanan instalasi serta lingkungan di sekitar fasilitas tersebut. Menurut Prof. Inyoman, keterlibatan masyarakat penting karena teknologi yang dibangun dengan biaya besar harus memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Ia juga mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan air, terutama ketika biaya produksi air bersih masih tinggi.
Dalam kondisi tertentu, kebutuhan air dapat dihemat dengan menyesuaikan pola pemakaian. Ia mencontohkan pengalaman di wilayah pesisir Jawa Tengah yang memanfaatkan air laut untuk mandi dan menggunakan air tawar dalam jumlah terbatas untuk membilas tubuh.
Cara tersebut menunjukkan bahwa penghematan air dapat berjalan bersamaan dengan pemanfaatan teknologi penyediaan air bersih.
Bagi Prof. Inyoman, desalinasi tidak harus menjadi satu-satunya solusi menghadapi kekeringan Jakarta. Namun, ketika sumber air lain mengalami keterbatasan, teknologi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Terlebih, persoalan kekeringan dan berkurangnya sumber air kini tidak hanya terjadi di Jakarta. Daerah yang berada di kawasan pesisir juga dapat menghadapi persoalan serupa ketika sumber air tawar mengalami penurunan.
Karena itu, desalinasi dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi penyediaan air, terutama untuk kondisi darurat, dengan tetap memperhitungkan aspek biaya, lingkungan, teknologi, dan penerimaan masyarakat.(han)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : metropekalongan.com