Oleh Nanang Rendi Ahmad*
Saya yakin, saya bukan satu-satunya orang yang merasakan hal ini. Belakangan gusar dengan unggahan-unggahan yang melintas di media sosial. Baik Instagram, Tik-Tok, X, juga Whatsapp sekalipun. Setiap hari, bahkan tiap kali membuka platform-platform tersebut, selalu muncul unggahan soal ‘pilpras-pilpres’.
Tapi perlu saya akui, sebagai insan pers, segusar apapun saya tetap butuh informasi dari media sosial. Paling tidak untuk memantau apa-apa yang sedang hangat terjadi dan berkembang. Saya tak bisa naif soal itu.
Tapi rasa-rasanya, belakangan ini apa yang melintas di media sosial agaknya memang jauh berbeda dari biasanya. Wabil khusus informasi tentang ‘pilpras-pilres’ tadi. Banyak disinformasi, hoaks, dan sejenisnya.
Saya kurang tahu, itu sengaja diproduksi lalu dilempar ke publik atau karena faktor iseng, asal unggah, lalu share. Kalau ternyata sampai disengaja, wah, ini parah sih ini. Iseng saja sudah naudzubillah, apalagi disengaja.
Banyak orang bilang, Pilpres 2024 ini penuh dengan akrobat buzzer politik untuk menggiring opini terhadap suatu isu (rasanya di pilpres sebelumnya juga, ah).
Ada pula yang bilang, influencer kini jadi salah satu penopang kekuatan yang diperhitungkan untuk menaikan elektabilitas paslon. Mau tidak mau, itu benar dan valid. Setuju tidak setuju, nyatanya itu terjadi.
Contoh di depan mata, kerabat saya (sebut saja B) sudah memutuskan akan memilih paslon tertentu karena influencer dambaannya ada di barisan pendukung paslon itu.
Soal kasus kerabat saya ini, bagi saya sih lumrah. Orang menjatuhkan pilihan memang bisa karena dipengaruhi berbagai alasan, mulai dari yang fundamental sampai yang super receh.
Tapi sebagai orang yang merasakan getirnya jungkir-balik di dunia pers, lama-lama saya kesal juga melihat cara B memilah dan menyerap informasi. Ia akan gampang menyimpulkan suatu informasi benar apabila itu yang mengatakan influencer. Sebaliknya, dia terkesan ogah membaca atau menyimak berita. Sekalipun itu berisi berita baik tentang paslon pilihannya.
Sebuah opini di media daring Jawa Pos Radar Lawu (radarlawu.jawapos.com) berjudul “Tumbuh Suburnya Buzzer dan Influencer, Kekalahan Pers?” mendorong saya menulis artikel ini. Sama seperti artikel saya ini, opini yang ditulis Asep Syaeful tersebut menyoroti bertebarannya buzzer dan influencer dalam dinamika jelang Pilpres 2024.
Saya tidak sepakat dengan apa yang Asep katakan bahwa tumbuh suburnya buzzer dan influencer merupakan ancaman bagi demokrasi. Saya memandang fenomena tersebut sebagai konsekuensi demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi dan berbicara. Tapi soal ulah buzzer dan influencer yang ugal-ugalan, menurut saya soal lain. Bagi saya, berbicara merupakan hak siapapun, termasuk buzzer dan influencer.
Bagi saya permasalahannya bukan terletak pada mereka berbicara (lewat ucapan langsung, konten, tulisan, cuitan, atau sejenisnya), melainkan pada apa yang mereka katakan atau produksi. Sebab memang bahaya jika apa yang mereka katakan merupakan informasi tidak benar. Saya kira ini yang perlu disikapi dengan serius. Setahu saya, toh, negara ini punya perangkat hukum untuk menindak berita tak benar. Masalahnya tinggal mau atau tidak melaksanakannya dengan konsisten dan tidak pandang bulu. Tidak konsisten dalam hukum inilah yang jadi ancaman demokrasi dan berpotensi ke arah sikap mengangkangi konstitusi.
Tapi saya sepakat dengan apa yang Asep katakan bahwa tumbuh suburnya buzzer dan influencer merupakan tantangan pers saat ini. Sama dengan Asep, saya memang lebih suka ini disebut ‘tantangan’ ketimbang ‘ancaman’. Sebab tumbuh suburnya buzzer dan influencer, bagi saya, merupakan keniscayaan era disrupsi. Mau tidak mau, pers harus tertantang ambil tempat alih-alih menyingkir.
Kasus kerabat saya, B, layak jadi contoh riil bahwa pers memang tengah ditantang. Di manakah pers akan ambil tempat di tengah maraknya buzzer dan influencer? Rasa-rasanya segala upaya sudah dilakukan semua insan pers agar tetap berada di tempat dan jalur semestinya. Tapi B nyatanya lebih percaya influencer dambaannya, ketimbang saya, kerabatnya yang merupakan pelaku dan tahu kerja-kerja jurnalisme yang menjunjung kode etik. Sakit bin miris rasanya.
Alih-alih mempertanyakan apakah ini ambang kekalahan pers seperti yang Asep ungkapkan, saya lebih memilih mempertanyakan masihkah pers mendapat tempat di tengah maraknya buzzer dan influencer? Asep benar, perlu perenungan lebih mendalam. Tapi sepertinya itu saja tidak cukup. Perlu edukasi lebih masif kepada B dan kawan-kawannya lewat berbagai cara. Negara juga mesti ikut andil mempertahankan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Bukan sebaliknya, merawat dan memelihara buzzer dan influencer yang menyesatkan.
Selamat Hari Pers Nasional.
* Jurnalis Jawa Pos Metro Pekalongan
Editor : Ida Nor LaylaSumber : Metro Pekalongan