Berita Kota Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Batang Ekonomi Bisnis Haji Hiburan Hukum dan Kriminal Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Pemerintahan Politik Pendidikan Sosial dan Budaya Teknologi Wisata

APBD Kota Pekalongan 2024 Disetujui, Banjir hingga Relokasi Pedagang Jadi Skala Prioritas

Lutfi Hanafi • Kamis, 30 November 2023 | 12:30 WIB

TANDA TANGAN - Walikota Pekalongan, Wakil Walikota dan Ketua DPRD sata tanda tangan kesepakatan RAPBD 2024 saat Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Rabu (29/11/2023).
TANDA TANGAN - Walikota Pekalongan, Wakil Walikota dan Ketua DPRD sata tanda tangan kesepakatan RAPBD 2024 saat Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Rabu (29/11/2023).

PEKALONGAN, METROPEKALONGAN.COM-Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid bersama pimpinan DPRD sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan tahun 2024. Program penanganan banjir hingga relokasi pedagang menjadi prioritas.

"Alhamdulillah Raperda APBD tahun 2024 sudah ditetapkan,” kata wali kota saat Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan acara Pengambilan Keputusan DPRD Kota Pekalongan terhadap Raperda tentang APBD Kota Pekalongan tahun 2024, Rabu (29/11/2023).

Diakuinya, ada penurunan anggaran di banding APBD 2023 hampir Rp 50 miliar. Imbasnya adalah refocusing pada beberapa program. Kendati demikian, kesejahteraan dan kebermanfaatan program untuk masyarakat tetap menjadi skala prioritas. Pihaknya berharap, ada solusi pada anggaran perubahan dan lainnya.

Sejumlah program yang menjadi prioritas APBD 2024 di antaranya penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur penanganan banjir, perbaikan kualitas pendidikan, dan sebagainya.

"Penyurutan pendapatan ini harus menimbang mana saja yang menjadi prioritas. Alhamdulillah sudah disepakati bersama dan semoga tetap memberikan manfaat untuk masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan M Azmi Basyir mengaku bersyukur atas disetujui Raperda APBD 2024. Meski ada penurunan pendapatan, namun tetap ada sejumlah program prioritas di antaranya penanganan banjir bisa tuntas pasca dibangunnya sistem pengendali banjir di Kota Pekalongan, pengadaan pompa, serta perbaikan saluran drainase, dan kolam retensi.

Selain itu, program penataan relokasi rumah tidak layak huni. Di mana saat ini ada 20 rumah yang direlokasi ke Klego Bantaran dengan sumber dana bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

“Kami mengusulkan ke Dinperkim supaya dibuatkan MCK. Di samping itu, DPRD juga ingin memastikan pembangunan Pasar Banjarsari yang ditargetkan selesai pada pertengahan 2024. Setelah pasar selesai dibangun, relokasi pedagang bisa dilakukan dengan baik,” ucapnya.  (han/ida)

Editor : Ida Nor Layla
#pedagang #banjir #pasar #pemkot pekalongan #apbd