PEKALONGAN, METROPEKALONGAN.COM -
Beberapa kawasan yang menjadi langganan banjir dan rob, kini mulai mengering. Karena itulah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan berupaya mengurangi dan mengatasinya. Jumlah Kawasan kumuh pun semakin berkurang.
Sebagaimana yang terungkap dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penyepakatan Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pekalongan tahun 2023 yang dihadiri OPD terkait, camat, lurah, asilitator kelurahan, serta perwakilan warga di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Senin (4/12/2023).
Kepala Dinperkim Kota Pekalongan Andrianto menjelaskan, awal tahun 2020 lalu, total kawasan kumuh di Kota Pekalongan sekitar 498,77 hektare. Seiring berjalannya waktu, tahun 2021 sampai 2022, kawasan kumuh itu sudah mulai berkurang. Selanjutnya, tahun 2023 berkurang 52,55 hektare. Sehingga, total pengurangan kawasan kumuh yang diakumulasi sejak thun 2022 ada 271,22 hektare, atau kini 227,55 hektare.
“Proyek pemerintah untuk mengatasi banjir rob di Kota Pekalongan, cukup berhasil. Kini banyak kawasan banjir yang sudah mengering,” jelasnya.
Upaya percepatan penanganan kawasan kumuh dimulai dari restrukturisasi kelompok kerja (pokja). Mulai dari perumahan dan kawasan permukiman, hingga penentuan prioritas penanganan kawasan kumuh. Penyusunan memorandum program dan komitmen kolaborasi dari berbagai pihak baik OPD di lingkup Pemkot Pekalongan, Pemprov Jateng, Pemerintah Pusat dan lembaga-lembaga lain seperti PLN, PDAM, dan CSR lainnya.
"Diperlukan adanya monitoring di lapangan. Kami menggunakan upaya digitalisasi yang lebih cepat dan praktis,” terangnya.
Ke depan, Dinperkim akan memprioritaskan penanganan kawasan kumuh di wilayah Pekalongan Utara, khususnya Kelurahan Panjang Wetan. Yakni melalui peremajaan kampung kumuh dengan target hingga akhir 2024.
“Kota Pekalongan menargetkan tuntas kawasan kumuh di tahun 2026. Termasuk penuntasan kawasan kumuh yang masuk dalam SK kumuh 2020 yang masih menyisakan sekitar 271,22 hektare,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan mengatakan, adanya dukungan dan peran serta dari Pemerintah Pusat melalui World Bank untuk penataan Wilayah Krapyak dan Kampung Bugisan Panjang Wetan, menjadikan Kawasan kumuh terus berkurang. “Semoga di kawasan kumuh lainnya di 27 kelurahan di Kota Batik bisa segera tertangani,” serunya. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla