BATANG, METROPEKALONGAN.COM- DPRD Kabupaten Batang bersama Pemda sepanjang tahun 2023 mengesahkan delapan Peraturan Daerah (Perda).
Jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, namun ada delapan Raperda juga yang belum dirampungkan tahun ini. Tahun ini jumlah Raperda yang digarap sebanyak 16 Raperda.
"DPRD Kabupaten Batang bersama Pemda tahun ini telah mengesahkan delapan Perda. Tiga Perda mengatur tentang APBD dan lima lainnya merupakan non APBD," ujar Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusup, Senin (25/12/2023).
Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Setwan DPRD Kabupaten Batang, Daryono menejelaskan, pembahasan Raperda tahun ini ada sedikit kendala.
Yaitu proses yang lebih panjang. Aturan yang dibahas harus melalui Kemendagri, karena pimpinan tertinggi di Kabupaten Batang sedang dijabat seorang Penjabat Bupati (Pj).
"Kendala tahun ini adalah karena prosesnya lebih panjang karena harus melalui Kemendagri dulu. Kalau Pj memang harus melalui Kemendagri dulu, kalau Bupati definitif bisa lebih cepat," ucapnya.
Ia menyebutkan lima Perda yang disahkan yaitu tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan, pajak daerah dan retribusi daerah, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, cadangan pangan pemerintah Kabupaten Batang, dan Raperda tentang penyelenggaraan jaminan sosial.
Raperda tersebut pembahasannya dimulai dari perencanaan, outputnya propomperda, setelah itu penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan.
"Bagi kita tahun 2023 rencana pembentukan perda itu ada 16, sementara yang ditetapkan ada depapan. Lainnya masih tahap fasilitasi gubernur. Nanti mungkin ditetapkan di awal tahun 2024," terangnya.
Sementara tahun 2022 yang lalu, DPRD Kabupaten Batang telah menyepakati dan mengesahkan lima Perda. Sementara Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang diajukan sebelumnya adalah delapan rancangan. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla