KAJEN, METROPEKALONGAN.COM - DPRD memuji dan mengapresiasi Pemkab Pekalongan dalam mempersiapkan relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton.
Namun beberapa hal masih menjadi sorotan DPRD, salah satunya soal anggaran pengawasan proyek tersebut yang dinilai masih terlalu besar.
DPRD khawatir, anggaran pengawasan yang terlalu besar justru akan merepotkan pendanaan pembangunan fisik yang dikerjakan belakangan nanti. DPRD pun menyarankan perlu adanya efisiensi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul bahkan menyebut anggaran pengawasan proyek tersebut terbilang fantastis. Sebab ada yang mencapai Rp 1 miliar. Itu tidak hanya satu item. Melainkan beberapa, berdasarkan pembagian tahapan pengerjaan proyek.
"Kami sudah lihat data perencanaannya, jasa konsultan pengawas lanskap itu Rp 100 juta, pengawas gedung juga Rp 1 miliar, ada di item lain yang Rp 400 juta, dan lain-lain. Ini luar biasa, termasuk fantastis untuk sebuah pengawasan," ucapnya.
Perencanaan proyek tersebut menggunakan acuan Bappenas dan sudah di-breakdown di Perda. Sumar menambahkan, kalau tidak salah anggaran pengawasan sesuai acuan tersebut maksimal 2,5 persen dari total nilai proyek.
Ia sudah menghitung, memang nilai anggaran pengawasan proyek relokasi RSUD Kraton yang ia anggap fantastis itu ternyata hanya 2,2 persen.
"Tapi, meski masih di bawah batas maksimal, alangkah baiknya diefisienkan. Mengingat agar bisa mencukupi kebutuhan lain. Karena pembangunan fisik proyek ini kan butuh anggaran besar," ujarnya.
Pihaknya hanya mewanti-wanti Pemkab Pekalongan soal anggaran pengawasan ini. Meski secara umum sangat mengapresiasi Pemkab Pekalongan mempersiapkan relokasi rumah sakit tersebut.
"Kami apresiasi, karena persiapan sudah sangat baik. Cuman di bagian itu saja. Masukan kami, jangan sampai ada salah perencanaan, baik secara makro maupun teknis. Nanti malah ada masalah di belakang hari," tandas Sumar. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla