METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Perbedaan metode pengumpulan data telah menyebabkan tumpang tindihnya data kemiskinan di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Pekalongan.
"Setiap OPD memiliki cara pengumpulan data yang berbeda, sehingga di masa depan kita perlu menggunakan satu sumber data yang diambil dari survei oleh BPS," kata Plt Wali Kota Pekalongan Salahudin saat memberikan paparan dalam FGD Sosialisasi Data Kemiskinan Kota Pekalongan, di ruang Jlamprang, Komplek Setda Kota Pekalongan, Senin 30 September 2024.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai dinas dan OPD di lingkungan Pemkot Pekalongan.
“FGD ini untuk memperkuat pemahaman pemangku kebijakan mengenai kondisi kemiskinan di Kota Pekalongan guna mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif,” kata Salahudin di ruang Jlamprang, Komplek Setda Kota Pekalongan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan Hayu Wuranti menjelaskan, BPS melakukan survei kemiskinan secara nasional setiap tahun, dengan mengambil sampel dari rumah tangga berdasarkan kebutuhan mereka.
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemiskinan di Pekalongan banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan serta lapangan kerja. Ini karena banyak warga yang bekerja di sektor non-formal atau tidak bekerja sama sekali.
"Kami selalu memperbarui data setiap tahun. Tetapi proses ini memakan waktu. Mulai dari pengumpulan data, pelatihan petugas, hingga validasi dan publikasi membutuhkan ketelitian," ujar Hayu.
Ia menekankan pentingnya akurasi data dan mengajak masyarakat untuk mendukung proses pendataan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan OPD, BPS berharap angka kemiskinan di Kota Pekalongan dapat terus dipantau dan ditekan melalui kebijakan yang berbasis data akurat,” katanya. (han/ida)