METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Sejumlah jabatan penting dalam struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan hingga kini masih mengalami kekosongan.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran terganggunya efektivitas kinerja pemerintahan di berbagai sektor. Bahkan berdampak pada kelangsungan program dan pelayanan publik.
Kendati begitu, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq memastikan bahwa proses pengisian jabatan akan segera dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Bahkan, pihaknya telah mengajukan usulan pengisian SOTK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tinggal menunggu izin turun.
“Memang kami baru saja mengajukan ke Kemendagri untuk SOTK-nya. Kalau sudah turun izinnya, baru kami pikirkan siapa kira-kira yang pas dalam posisi jabatan tersebut. Meski begitu, akan ada seleksi terbuka untuk mengisi jabatan tersebut. Untuk prosesnya mungkin mulai Agustus,” jelas Fadia, Senin 14 Juli 2025.
Wakil Bupati (Wabup) Pekalongan, Sukirman, turut menambahkan, proses ini dilakukan secara tertib sesuai ketentuan dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan aturan yang berlaku bahwa tahapan pengisian jabatan menunggu masa enam bulan pasca pelantikan bupati.
“Karena Ibu Bupati kan patuh kepada aturan Kementerian Dalam Negeri, jadi harus menunggu enam bulan setelah pelantikan,” ujar Sukirman.
Perlu diketahui, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Pekalongan seperti pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional, mengalami kekosongan. (mg5/ida)
Editor : Ida Nor Layla