METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di lapangan hingga kini masih menghadapi tantangan klasik. Mereka dalam menjalankan tugas pendataan dari rumah ke rumah, masih kerap diragukan oleh Masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan di Hotel Aston Pekalongan, Rabu 3 Juni 2026.
Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan Hj. Balgis Diab menegaskan, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan metode pendataan, tetapi juga kemampuan petugas menjalin komunikasi dan menciptakan rasa aman bagi warga.
Menurut Balgis, petugas sensus merupakan ujung tombak pengumpulan data yang akan menjadi fondasi berbagai kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional dalam satu dekade mendatang.
Karena itu, petugas diminta mengikuti pelatihan secara serius agar mampu bekerja profesional dan menghasilkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Sensus Ekonomi 2026 akan menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan. Kami mengajak masyarakat memberikan informasi secara jujur, karena seluruh data dijamin kerahasiaannya oleh BPS,” kata Balgis.
Kepala BPS Kota Pekalongan Hayu Wuranti mengungkapkan, pelaksanaan SE 2026 akan melibatkan 251 petugas, terdiri atas 221 pendata dan 30 pengawas lapangan.
Pendataan dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan cakupan seluruh wilayah Kota Pekalongan.
Hayu menjelaskan, salah satu fokus pelatihan adalah teknik wawancara dan pendekatan kepada masyarakat. Sebab, tidak sedikit warga yang masih merasa ragu ketika didatangi petugas sensus.
Untuk meningkatkan kepercayaan publik, seluruh petugas akan dibekali surat tugas resmi, topi, serta tanda pengenal berbarcode yang dapat dipindai masyarakat guna memastikan identitas petugas.
“Kami ingin masyarakat merasa aman dan yakin bahwa petugas yang datang benar-benar resmi dari BPS,” jelasnya.
Pengalaman tersebut dirasakan Nuril Mahmudah, mitra BPS asal Kelurahan Tirto yang telah terlibat sejak Sensus Penduduk 2010. Menurutnya, membangun kepercayaan warga menjadi tantangan terbesar di lapangan.
“Masyarakat kadang masih ragu saat didatangi petugas. Kami harus menjelaskan, data yang diberikan tidak berkaitan dengan pajak dan seluruh informasi dijamin kerahasiaannya,” katanya.
Hal senada disampaikan Wachidah Alfiatur Rohmah yang pernah menjadi petugas Sensus Ekonomi 2016. Ia berharap masyarakat semakin terbuka menerima petugas sensus.
Hal ini karena data yang dikumpulkan akan menjadi dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla