METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Di tengah berbagai ujian yang menerpa sepanjang tahun 2025, mulai dari tragedi kebakaran Gedung Setda pada 30 Agustus hingga bencana banjir akibat tanggul jebol, Pemerintah Kota Pekalongan justru kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Kota batik ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kali secara berturut-turut.
Capaian tersebut diperoleh atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Banyumanik, Semarang, Kamis (11/6/2026) kemarin.
Bagi Kota Pekalongan, raihan WTP kali ini memiliki makna lebih dari sekadar penghargaan administrasi keuangan. Di saat pemerintah daerah harus berjibaku menangani dampak kebakaran pusat pemerintahan serta bencana banjir yang sempat mengganggu berbagai layanan publik, tata kelola keuangan daerah tetap mampu dijaga secara akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Kota Pekalongan, mulai dari kebakaran Gedung Setda pada Agustus 2025 hingga penanganan banjir akibat tanggul jebol, Pemerintah Kota Pekalongan tetap mampu mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut,” ujar Balgis, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang tetap menjaga kualitas pengelolaan anggaran meskipun menghadapi situasi yang tidak mudah. Selain menjadi indikator tata kelola keuangan yang sehat, opini WTP juga membuka peluang bagi Kota Pekalongan untuk memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Balgis menegaskan, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid mengungkapkan bahwa raihan WTP tidak berarti tanpa catatan dari BPK. Menurutnya, setiap proses pemeriksaan selalu menghasilkan rekomendasi dan koreksi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Setiap tahun pasti ada catatan dan koreksi dari BPK. Itu hal yang wajar dalam proses pemeriksaan. Yang terpenting, temuan tersebut bisa dikomunikasikan, diperbaiki, dan tidak melebihi batas yang ditentukan,” katanya.
Aaf biasa disapa menjelaskan, dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah, nilai temuan Kota Pekalongan tergolong sangat kecil. Bahkan, nilainya hanya berkisar ratusan juta rupiah, jauh di bawah sejumlah daerah lain yang mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK menjadi salah satu kunci keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut.
Raihan WTP ke-11 ini sebut Aaf, sekaligus menjadi bukti bahwa di tengah berbagai cobaan, Kota Pekalongan tetap mampu menjaga disiplin tata kelola keuangan daerah. Prestasi tersebut diharapkan menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pembangunan, serta membuka peluang tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat bagi kemajuan Kota Pekalongan.(han)
Editor : Ida Nor Layla