METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan - Rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Pekalongan Raya memicu penolakan dari dua kelompok masyarakat saat audiensi di DPRD Kota Pekalongan.
Meski demikian, Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan Mabrur menegaskan persoalan tersebut sejatinya berada di ranah Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pihak eksekutif. Kendati dinilai salah alamat, seluruh aspirasi masyarakat tetap diterima untuk diteruskan kepada pemerintah.
Dalam audiensi di Kantor sementara DPRD Kota Pekalongan berlokasi Jalan Merbabu pada Senin (13/7/2026), Mabrur menjelaskan bahwa hingga saat ini pembahasan PSEL belum masuk ke ranah DPRD Kota Pekalongan, terutama terkait penganggaran maupun pembahasan teknis proyek.
Menurutnya, proyek PSEL tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan, melainkan didukung pendanaan dari pemerintah pusat.
Dalam audiensi di Kantor sementara DPRD Kota Pekalongan berlokasi Jalan Merbabu pada Senin (13/7/2026), Mabrur menjelaskan bahwa hingga saat ini pembahasan PSEL belum masuk ke ranah DPRD Kota Pekalongan, terutama terkait penganggaran maupun pembahasan teknis proyek.
Menurutnya, proyek PSEL tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan, melainkan didukung pendanaan dari pemerintah pusat.
Karena itu, DPRD maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan belum memiliki rincian teknis maupun skema penganggaran secara menyeluruh.
Baca Juga: Kicau Mania Piala SBS 2026 di Pekalongan, Hobi Burung Berkicau Berbuah Wakaf dan Berdayakan Masyarakat
"Persoalan ini seharusnya langsung disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya Wali Kota Pekalongan sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Namun sebagai wakil rakyat, kami tetap menerima dan menampung seluruh aspirasi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Sugiyo, menjelaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi kondisi darurat sampah yang kini menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup.
Ia menyebut Kota Pekalongan setiap hari menghasilkan sekitar 140 hingga 150 ton sampah. Persoalan semakin mendesak karena pemerintah pusat terus mengirimkan surat peringatan terkait praktik open dumping yang harus segera dihentikan.
"Persoalan ini seharusnya langsung disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekalongan, khususnya Wali Kota Pekalongan sebagai pihak yang memiliki kewenangan. Namun sebagai wakil rakyat, kami tetap menerima dan menampung seluruh aspirasi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Sugiyo, menjelaskan bahwa pembangunan PSEL merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi kondisi darurat sampah yang kini menjadi perhatian Kementerian Lingkungan Hidup.
Ia menyebut Kota Pekalongan setiap hari menghasilkan sekitar 140 hingga 150 ton sampah. Persoalan semakin mendesak karena pemerintah pusat terus mengirimkan surat peringatan terkait praktik open dumping yang harus segera dihentikan.
Baca Juga: Festival Bubur Suro Kota Pekalongan Jadi Panggung Ekonomi Syariah, 76 UMKM Ramaikan Bazar dan Edukasi QRIS untuk Warga
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah terus mengoptimalkan pemilahan sampah, pengurangan timbulan, serta pengolahan melalui TPS3R dan berbagai fasilitas pengelolaan lainnya.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah terus mengoptimalkan pemilahan sampah, pengurangan timbulan, serta pengolahan melalui TPS3R dan berbagai fasilitas pengelolaan lainnya.
Dari total sampah harian tersebut, sekitar 70 ton ditargetkan dapat ditangani melalui TPS3R, sedangkan sisanya akan dikelola melalui skema lain.
Sugiyo menambahkan, pembangunan PSEL mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengelolaan sampah menjadi energi.
Sugiyo menambahkan, pembangunan PSEL mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pengelolaan sampah menjadi energi.
Saat ini proyek masih berada pada tahap perencanaan dengan target batas proses administrasi hingga 31 Juli, sementara operasional ditargetkan dimulai pada Oktober 2026 apabila pembangunan fisik berjalan sesuai jadwal.
Fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 1.000 hingga 1.014 ton sampah per hari melalui kerja sama aglomerasi empat daerah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.
Lokasi pembangunan direncanakan berada di lahan kosong sekitar kawasan Exit Tol Kota Pekalongan yang mencakup sebagian area sekitar Taman Hutan Kota Yosorejo. Pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 3,6 hingga 5 hektare agar memenuhi kebutuhan investor. Pemilihan kawasan itu juga mempertimbangkan kemudahan akses kendaraan pengangkut sampah dari berbagai daerah melalui jalur tol.
Fasilitas tersebut dirancang mampu mengolah sekitar 1.000 hingga 1.014 ton sampah per hari melalui kerja sama aglomerasi empat daerah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.
Lokasi pembangunan direncanakan berada di lahan kosong sekitar kawasan Exit Tol Kota Pekalongan yang mencakup sebagian area sekitar Taman Hutan Kota Yosorejo. Pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 3,6 hingga 5 hektare agar memenuhi kebutuhan investor. Pemilihan kawasan itu juga mempertimbangkan kemudahan akses kendaraan pengangkut sampah dari berbagai daerah melalui jalur tol.
Baca Juga: BLK Kota Pekalongan Bekali Peserta Teknik Rias Hadapi Tantangan Dunia Profesional
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Sarana Islam (YP2SI) Al Ummah, Arif Prabowo.
Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Sarana Islam (YP2SI) Al Ummah, Arif Prabowo.
Ia menilai kawasan pintu keluar tol selama ini dirancang sebagai wajah Kota Pekalongan yang indah dan nyaman. Kehadiran fasilitas pengolahan sampah di lokasi tersebut dikhawatirkan mengurangi estetika kota serta menimbulkan kesan kumuh.
Keberatan serupa disampaikan perwakilan Komunitas Kali Lodji, Titik. Menurutnya, kawasan hutan kota semestinya dipertahankan sesuai fungsi ekologis dan ruang publik, bukan dialihfungsikan menjadi kawasan industri pengolahan sampah.
Ia juga menilai akar persoalan sampah bukan terletak pada kurangnya teknologi, melainkan minimnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Keberatan serupa disampaikan perwakilan Komunitas Kali Lodji, Titik. Menurutnya, kawasan hutan kota semestinya dipertahankan sesuai fungsi ekologis dan ruang publik, bukan dialihfungsikan menjadi kawasan industri pengolahan sampah.
Ia juga menilai akar persoalan sampah bukan terletak pada kurangnya teknologi, melainkan minimnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
Menurutnya, apabila pemilahan sampah telah berjalan optimal di tingkat rumah tangga, maka residu yang harus diolah menjadi jauh lebih sedikit.
Titik mengingatkan bahwa teknologi pembakaran sampah tetap memiliki potensi menghasilkan emisi yang dapat menambah beban pencemaran udara di Kota Pekalongan.
Titik mengingatkan bahwa teknologi pembakaran sampah tetap memiliki potensi menghasilkan emisi yang dapat menambah beban pencemaran udara di Kota Pekalongan.
Karena itu, ia menawarkan penguatan pengelolaan dari hulu melalui regulasi yang lebih kuat, pengembangan bank sampah, optimalisasi TPS3R, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan sebuah kota dalam mengelola sampah tidak ditentukan oleh besarnya teknologi yang dimiliki, melainkan sejauh mana masyarakat dilibatkan sehingga hanya residu dalam jumlah kecil yang akhirnya harus diproses menggunakan teknologi.(han/MG4/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto Menurutnya, keberhasilan sebuah kota dalam mengelola sampah tidak ditentukan oleh besarnya teknologi yang dimiliki, melainkan sejauh mana masyarakat dilibatkan sehingga hanya residu dalam jumlah kecil yang akhirnya harus diproses menggunakan teknologi.(han/MG4/dit)