METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Wacana penerapan sekolah lima hari kembali mengemuka di sejumlah daerah di Indonesia.
Meski belum menjadi isu utama di Kota Pekalongan, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Pekalongan memilih untuk tidak menutup mata.
Tanpa menunggu usulan resmi, mereka mulai menyiapkan kajian awal sebagai langkah antisipatif.
“Belum ada satu pun permohonan formal dari masyarakat atau lembaga pendidikan yang masuk ke kami,” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI setempat.
“Namun, sebagai ketua PGRI, saya sudah menerima aspirasi dari para guru,” imbuhnya.
Mabruri menilai aspirasi tersebut adalah bentuk kepedulian yang perlu dihargai.
Di tengah dinamika pendidikan modern, menurutnya, guru bukan sekadar pelaksana kurikulum, tapi juga mitra perubahan yang memahami kebutuhan di lapangan.
“Ini bukan soal mengubah jadwal semata. Ini momentum membuka ruang kajian bersama, berbasis data, dan menyeluruh,” tegasnya.
Langkah Dinas Pendidikan tidak berhenti pada mendengar. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menggandeng berbagai pihak—pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, hingga tokoh masyarakat—untuk melakukan koordinasi dan pengumpulan data di lapangan.
Fokus kajian mencakup empat aspek krusial, yakni Ketahanan fisik dan psikis siswa, khususnya jenjang SD, dalam menjalani waktu belajar yang lebih panjang.
Kesiapan fasilitas sekolah, mulai dari ruang ibadah, tempat makan siang, hingga kenyamanan ruang kelas.
Kondisi sosial-budaya, terutama kebiasaan siswa mengikuti Madrasah Diniyah (Madin), TPQ, dan TPA di sore hari dan Keadilan sistem, bagi siswa, guru, dan orang tua.
Menariknya, meski kegiatan keagamaan menjadi perhatian dalam wacana ini, data menunjukkan hanya sebagian kecil siswa sekolah negeri yang mengikuti Madin atau TPQ.
Contohnya, di salah satu SMP negeri, dari 600 siswa, hanya 46 yang aktif mengikuti TPQ.
“Artinya, kita bisa merancang skema yang fleksibel. Bukan meniadakan kegiatan keagamaan, tapi menyesuaikan agar semua bisa berjalan harmonis,” jelas Mabruri.
Dinas Pendidikan berencana melakukan konsultasi langsung dengan pimpinan daerah untuk memastikan setiap kebijakan selaras dengan visi pembangunan kota.
“Tujuan kami bukan sekadar efisiensi waktu, tapi menciptakan sistem pendidikan yang ramah anak, adaptif, dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pekalongan,” pungkas Mabruri. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla