METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dari akses pendidikan.
Melalui program Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Totalitas Upaya Nyata Entaskan Anak Tidak Sekolah (TUNTAS), pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di seluruh wilayah kota.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wakil Walikota Pekalongan Hj Balgis Diab saat membuka kegiatan Review Program SKB dan TUNTAS di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa 28 Oktober 2025.
“Pemerintah tidak bisa hadir sendiri dalam menangani persoalan anak tidak sekolah. Diperlukan gotong royong dari berbagai elemen agar seluruh anak di Kota Pekalongan bisa kembali mendapatkan hak pendidikannya,” tegas Balgis.
Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, hingga CEO Liquitous Inc asal Jepang, Hiroyuki Kurimoto, yang turut mendukung penguatan sistem pendidikan inklusif di Kota Pekalongan.
Balgis menilai kehadiran mitra internasional menjadi bukti bahwa pendidikan di Pekalongan kini dilihat sebagai isu global yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Harapannya, tahun 2026 nanti jumlah anak tidak sekolah bisa turun signifikan. Persoalan ini tidak hanya soal pendidikan, tapi juga ekonomi, sosial, budaya, bahkan lingkungan,” ujarnya.
Selain pendidikan formal, SKB Kota Pekalongan menjadi jembatan harapan bagi anak-anak yang sempat berhenti sekolah.
Program ini menawarkan pendidikan setara sekolah formal dengan sistem yang fleksibel dan gratis.
Ada tiga jenjang program, yakni Paket A (Setara SD) – fokus pada kemampuan dasar dan program inklusi. Paket B (Setara SMP) – mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan dunia kerja dan Paket C (Setara SMA) – berorientasi pada pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian.
“Banyak dari mereka sebenarnya ingin sekolah tapi bingung harus ke mana atau merasa malu. SKB hadir untuk membuka jalan bagi mereka menuntaskan pendidikan tanpa batasan usia,” jelas Balgis.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdik Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah, menyebut masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
“Tahun 2024 tercatat ada 1.105 anak putus sekolah di Kota Pekalongan. Kami menargetkan angka ini bisa turun tajam lewat optimalisasi SKB dan TUNTAS,” ungkapnya.
Saat ini, rata-rata lama sekolah masyarakat Kota Pekalongan baru mencapai 9,34 tahun, atau setara dengan kelas 3 SMP menuju SMA.
Pemerintah menargetkan pada beberapa tahun ke depan meningkat menjadi 12,89 tahun (setara lulusan SMA dan kuliah semester I).
Menariknya, kegiatan review kali ini tidak hanya menjadi forum pemerintah, tetapi juga melibatkan penilaian langsung dari masyarakat.
Menurut Sevina Mahardini, Kabid Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Pekalongan, pelaksanaan program pemerintah kini dinilai dari sudut pandang warga melalui pendekatan partisipatif.
“Acara ini merupakan bagian dari program review, jadi kita melihat pelaksanaan program pemerintah dari sudut pandang masyarakat. Mereka yang hadir dipilih secara acak, dan tidak hanya yang datang ke Ruang Buketan, tapi juga warga lainnya bisa ikut menilai melalui aplikasi Swarga,” jelas Sevina.
Dari total 35 undangan, tercatat sekitar 28 orang hadir langsung, sementara warga lain dapat ikut memberikan evaluasi secara daring melalui sistem live streaming.
“Semua warga Pekalongan bebas berpartisipasi. Hasil penilaian ini akan dirangkum sebagai rekomendasi kebijakan untuk mengevaluasi program publik, khususnya terkait bidang pendidikan,” tambahnya. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla