METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Ratusan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 65 UIN KH Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur) Pekalongan resmi diterjunkan ke berbagai wilayah di Kota dan Kabupaten Pekalongan, Rabu (15/7/2026).
Mereka tidak hanya menjalankan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mengemban misi pemberdayaan melalui program Eco-Masjid yang ditujukan untuk membantu pekerja keagamaan memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Pelepasan mahasiswa KKN yang dirangkaikan dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Terintegrasi digelar di Student Center UIN Gus Dur. Salah satu program unggulan yang menjadi fokus tahun ini adalah Eco-Masjid atau gerakan sedekah sampah berbasis rumah ibadah.
Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) LP2M UIN Gus Dur, Syamsul Bakhri, M.Sos., menjelaskan bahwa lahirnya program Eco-Masjid berawal dari hasil riset mengenai pengelolaan sampah di Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Pelepasan mahasiswa KKN yang dirangkaikan dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Terintegrasi digelar di Student Center UIN Gus Dur. Salah satu program unggulan yang menjadi fokus tahun ini adalah Eco-Masjid atau gerakan sedekah sampah berbasis rumah ibadah.
Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) LP2M UIN Gus Dur, Syamsul Bakhri, M.Sos., menjelaskan bahwa lahirnya program Eco-Masjid berawal dari hasil riset mengenai pengelolaan sampah di Kota dan Kabupaten Pekalongan.
Baca Juga: KUA PPAS 2027 Kota Pekalongan Prioritaskan Kesejahteraan Warga, RTLH hingga Berobat Cukup Pakai KTP
Berdasarkan penelitian yang dilakukan sepanjang 2025, LP2M berhasil membentuk 27 bank sampah. Namun, hanya lima yang mampu berjalan secara optimal, sementara sebagian besar lainnya mengalami penurunan aktivitas karena minimnya partisipasi masyarakat.
"Kami kemudian mengembangkan sistem sedekah sampah yang ternyata lebih efektif dibandingkan konsep bank sampah konvensional. Dari situlah lahir aplikasi sedekah sampah yang mulai diuji coba pada awal 2026," ujar Syamsul.
Program tersebut telah dipilotkan di tujuh desa prioritas KKN dan berhasil membentuk 26 titik sedekah sampah, terdiri atas 24 masjid, satu gereja di Jolotigo, serta satu vihara di kawasan Linggo Asri.
Melalui konsep tersebut, masyarakat diajak memilah sampah dari rumah, kemudian menyerahkannya ke titik pengumpulan di rumah ibadah. Pengurus masjid selanjutnya melakukan pencatatan melalui sistem digital sebelum sampah diambil oleh mitra pengelola.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan sepanjang 2025, LP2M berhasil membentuk 27 bank sampah. Namun, hanya lima yang mampu berjalan secara optimal, sementara sebagian besar lainnya mengalami penurunan aktivitas karena minimnya partisipasi masyarakat.
"Kami kemudian mengembangkan sistem sedekah sampah yang ternyata lebih efektif dibandingkan konsep bank sampah konvensional. Dari situlah lahir aplikasi sedekah sampah yang mulai diuji coba pada awal 2026," ujar Syamsul.
Program tersebut telah dipilotkan di tujuh desa prioritas KKN dan berhasil membentuk 26 titik sedekah sampah, terdiri atas 24 masjid, satu gereja di Jolotigo, serta satu vihara di kawasan Linggo Asri.
Melalui konsep tersebut, masyarakat diajak memilah sampah dari rumah, kemudian menyerahkannya ke titik pengumpulan di rumah ibadah. Pengurus masjid selanjutnya melakukan pencatatan melalui sistem digital sebelum sampah diambil oleh mitra pengelola.
Baca Juga: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Tegaskan MPLS Sekolah Wajib Bebas Perploncoan dan Perundungan
Baca Juga: Libur Sekolah 2026, KAI Daop 4 Semarang Layani 1,09 Juta Penumpang, Pekalongan Masuk Destinasi Favorit Masyarakat
Dari hasil penjualan sampah itulah, dana yang diperoleh tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan masjid, tetapi juga dialokasikan sebagai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sosial keagamaan.
Sasaran program ini meliputi marbot, takmir, imam, khatib, muazin hingga pekerja keagamaan rentan lainnya agar memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Skema tersebut diperkuat dengan Fatwa MUI Nomor 102 Tahun 2025 tentang penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini juga selaras dengan kerja sama antara Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan BPJS Ketenagakerjaan yang mendorong perlindungan bagi pekerja sosial keagamaan di seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN menjadi ujung tombak edukasi di tengah masyarakat. Sebelum diterjunkan, mereka telah dibekali pemahaman mengenai literasi jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mekanisme pelaksanaan program sedekah sampah.
Mahasiswa nantinya bertugas memberikan pendampingan kepada warga, membantu proses administrasi secara digital, hingga mempermudah pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi masyarakat desa yang masih mengalami keterbatasan akses informasi maupun teknologi.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, menjelaskan bahwa sinergi dengan UIN Gus Dur bukanlah kerja sama yang baru. Hubungan kelembagaan telah terjalin sejak 2023, ketika BPJS Ketenagakerjaan dipercaya memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKN dan PPL melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Dari hasil penjualan sampah itulah, dana yang diperoleh tidak hanya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan masjid, tetapi juga dialokasikan sebagai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja sosial keagamaan.
Sasaran program ini meliputi marbot, takmir, imam, khatib, muazin hingga pekerja keagamaan rentan lainnya agar memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Skema tersebut diperkuat dengan Fatwa MUI Nomor 102 Tahun 2025 tentang penyaluran zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini juga selaras dengan kerja sama antara Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan BPJS Ketenagakerjaan yang mendorong perlindungan bagi pekerja sosial keagamaan di seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN menjadi ujung tombak edukasi di tengah masyarakat. Sebelum diterjunkan, mereka telah dibekali pemahaman mengenai literasi jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mekanisme pelaksanaan program sedekah sampah.
Mahasiswa nantinya bertugas memberikan pendampingan kepada warga, membantu proses administrasi secara digital, hingga mempermudah pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi masyarakat desa yang masih mengalami keterbatasan akses informasi maupun teknologi.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, menjelaskan bahwa sinergi dengan UIN Gus Dur bukanlah kerja sama yang baru. Hubungan kelembagaan telah terjalin sejak 2023, ketika BPJS Ketenagakerjaan dipercaya memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang melaksanakan KKN dan PPL melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Baca Juga: Dua Kelompok Masyarakat Protes Lokasi PSEL Pekalongan, DPRD Sebut Aduan Salah Alamat Namun Aspirasi Tetap Ditampung
Menurut Widhi, kerja sama tersebut telah memberikan manfaat nyata. Beberapa mahasiswa yang mengalami kecelakaan saat menjalankan kegiatan lapangan telah memperoleh perlindungan dan manfaat dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
"Kerja sama ini sudah berjalan sejak tahun 2023. Kami melindungi mahasiswa KKN dan PPL UIN Gus Dur melalui program JKK dan JKM. Bahkan manfaatnya sudah benar-benar dirasakan oleh mahasiswa yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas di lapangan," ujarnya.
Keberhasilan UIN Gus Dur menyelenggarakan berbagai program pengabdian masyarakat, termasuk KKN Tematik bersama Kementerian ATR/BPN pada 2025, menjadi salah satu alasan BPJS Ketenagakerjaan mengajak kampus memperluas kolaborasi.
Dari dialog yang dibangun, kedua belah pihak memiliki visi yang sama untuk memperjuangkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dan pekerja sosial keagamaan di desa-desa yang selama ini belum seluruhnya terlindungi.
"Tantangan pasti ada. Kami harus menyamakan tujuan serta menyesuaikan kemampuan masing-masing. Namun kami merasakan ketulusan dan kepedulian UIN Gus Dur terhadap nasib pekerja keagamaan di Pekalongan. Hal itu membuat kolaborasi ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan," kata Widhi.(han/MG4/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto Menurut Widhi, kerja sama tersebut telah memberikan manfaat nyata. Beberapa mahasiswa yang mengalami kecelakaan saat menjalankan kegiatan lapangan telah memperoleh perlindungan dan manfaat dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
"Kerja sama ini sudah berjalan sejak tahun 2023. Kami melindungi mahasiswa KKN dan PPL UIN Gus Dur melalui program JKK dan JKM. Bahkan manfaatnya sudah benar-benar dirasakan oleh mahasiswa yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas di lapangan," ujarnya.
Keberhasilan UIN Gus Dur menyelenggarakan berbagai program pengabdian masyarakat, termasuk KKN Tematik bersama Kementerian ATR/BPN pada 2025, menjadi salah satu alasan BPJS Ketenagakerjaan mengajak kampus memperluas kolaborasi.
Dari dialog yang dibangun, kedua belah pihak memiliki visi yang sama untuk memperjuangkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dan pekerja sosial keagamaan di desa-desa yang selama ini belum seluruhnya terlindungi.
"Tantangan pasti ada. Kami harus menyamakan tujuan serta menyesuaikan kemampuan masing-masing. Namun kami merasakan ketulusan dan kepedulian UIN Gus Dur terhadap nasib pekerja keagamaan di Pekalongan. Hal itu membuat kolaborasi ini sangat memungkinkan untuk diwujudkan," kata Widhi.(han/MG4/dit)
Sumber : metropekalongan.com