METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan berlangsung lancar dan Khidmat.
Namun ada yang berbeda dari upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun-tahun lalu.
Kali ini, pemuda dan mahasiswa Kabupaten Pekalongan tak sekadar hadir sebagai objek atau peserta upacara, melainkan sebagai subjek dan berperan dalam peringatan hari bersejarah tersebut.
Perwakilan pemuda dan mahasiswa Kabupaten Pekalongan muncul ke tengah upacara dan membacakan ikrar Damai Pilkada Serentak 2024.
Sama halnya dengan ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928, ikrar pemuda dan mahasiswa Kabupaten Pekalongan ini juga memuat tiga poin.
Pertama, siap berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilih dan mengajak masyarakat untuk tidak golput.
Kedua, menolak dan lawan praktik politik identitas yang menggunakan sentimen agama, suku, dan kedaerahan yang dapat merusak kerukunan, persatuan, dan kesatuan.
Lalu ketiga, mendukung pemerintah dalam mewujudkan pilkada aman, nyaman, dan kondusif.
Ikrar perwakilan pemuda dan mahasiswa tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho.
Menurutnya, pembacaan ikrar tersebut merupakan bentuk sense of crisis (kepekaan) dan idealisme pemuda.
Momentumnya pun, lanjut Haryanto, sangat tepat. Selain dalam suasana peringatan 96 tahun Sumpah Pemuda, juga berbarengan dengan tahapan Pilkada 2024 yang sedang berjalan.
"Kalau boleh dibilang, hari ini kan memang harinya Pemuda seluruh Indonesia. Pemkab Pekalongan melalui Bakesbangpol sangat mengapresiasi ikrar tadi," ucapnya saat ditemui usai mengikuti Upacara Bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Haryanto menambahkan, tiga poin ikrar Damai Pilkada tersebut juga mendapat konteks yang tepat karena selain dibacakan saat peringatan Sumpah Pemuda juga berbarengan dengan tahapan Pilkada 2024 yang sedang berjalan.
"Tadi ada poin soal ajakan untuk tidak golput, itu jelas menyentuh aspek partipasi dalam pilkada. Lalu ada poin menolak dan lawan politik identitas, ini tepat karena politik identitas bukan lagi Negative Campaign tapi sudah masuk kategori Black Campaign (Kampanye Hitam). Kemudian ada poin ketiga yang muaranya adalah dukungan untuk mewujudkan pilkada yang aman, nyaman, dan kondusif," ungkapnya.
Haryanto menyebut, ikrar tersebut merupakan wujud peran aktif pemuda dan mahasiswa dalam mengawal demokrasi di Indonesia termasuk Kabupaten Pekalongan.
"Sehingga jika pada masa tahapan pilkada berjalan ini masih ada pihak yang mengatakan Kabupaten Pekalongan tidak baik-baik saja, maka harus berhadapan dengan para pemuda dan mahasiswa kita,"tegasnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla