METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Ketua DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menambah dana operasional bagi ketua RT dan RW.
Untuk mendorong peran aktif mereka dalam mengedukasi masyarakat, khususnya terkait kampanye pemilahan sampah dari rumah tangga.
"Kalau dana operasional ditambah, kinerja ketua RT dan RW bisa lebih maksimal. Kampanye pilah sampah akan lebih efektif, tidak hanya lewat media sosial, tapi juga langsung ke masyarakat,” kata Azmi usai rapat gabungan komisi bersama dengan TAPD dan dinas terkait tentang penanganan sampah di ruang sidang Paripurna, Senin 21 April 2025.
Baca Juga: Tergiur Kemudahan Balik Nama, Warga Pemalang Tertipu! Mobil dan Surat-Surat Raib Dibawa Kabur Pelaku
Selain itu, DPRD juga minta Pemkot Pekalongan menindaklanjuti pergeseran anggaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), satu orang di Kota Pekalongan rata-rata memproduksi setengah kilogram sampah per hari.
Saat ini, enam unit Tempat Penampungan Sementara Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) yang baru dibangun diperkirakan dapat mengakomodasi volume sampah tersebut, menggantikan sistem lama yang sudah beroperasi sejak 15–20 tahun lalu.
Baca Juga: Polres Pekalongan Kota Terjunkan Anjing Pelacak K9 Sterilisasi Gereja Demi Keamanan Jemaat
“Dari perhitungan teknis, TPS3R yang baru ini bisa mengelola sampah masyarakat secara optimal. Tinggal kita lihat nanti apakah secara praktik di lapangan hasilnya sesuai atau tidak," jelas Azmi.
Azmi juga menyoroti perlunya optimalisasi kinerja TPS dengan dukungan tenaga operasional yang memadai.
Ia membandingkan dengan daerah lain seperti Banyumas, jumlah tenaga operasional di TPS jauh lebih banyak.
Baca Juga: Ijazah Ditahan karena Tunggakan, Pemuda Pekalongan Ini Terpaksa Menganggur Dua Tahun
“Di Kota Pekalongan, satu TPS hanya memiliki empat tenaga operasional. Jelas ini tidak cukup. Maka kami mendorong adanya regulasi yang memungkinkan komunitas masyarakat atau KSM-KSN dapat mengelola TPS secara mandiri tanpa melanggar aturan hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Azmi menekankan selain pengadaan alat, pemerintah juga perlu memikirkan biaya operasionalnya agar pengelolaan TPS bisa berjalan efektif dalam jangka panjang.
Azmi mengapresiasi masyarakat yang terus memberikan masukan dan kritik terkait persoalan sampah baik melalui media sosial maupun secara langsung.
Baca Juga: Curhat di Medsos Soal Pelayanan Puskesmas Jenggot Viral, Berujung Laporan Polisi dan Akhirnya Damai
“Ini masalah kita bersama, mencari solusinya juga harus bersama. Kami terbuka untuk dikritik, karena itu bagian dari upaya perbaikan,” pungkasnya. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla