METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ramai mengguncang sejumlah daerah, kini mulai menjadi sorotan di Kota Pekalongan.
Karena itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan Mohamad Azmi Basyir mengingatkan Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid untuk tetap memperhatikan warganya.
Azmi Basyir juga menegaskan, setiap kebijakan fiskal, termasuk PBB, tak boleh diambil secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Apalagi masyarakat saat ini masih berada dalam masa transisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Gelombang protes yang muncul di berbagai daerah, menurutnya, adalah sinyal kuat bahwa kebijakan menaikkan pajak, apalagi PBB yang menyentuh langsung dengan hajat hidup warga, perlu disikapi dengan bijaksana.
“Sebagai perwakilan rakyat, fungsi pengawasan ada di DPRD. Kita harus melihat kondisi masyarakat secara umum. Jangan sampai ada kebijakan yang justru menambah beban di tengah kesulitan ekonomi,” kata Azmi saat diwawancara, Senin 18 Agustus 2025.
Lebih lanjut, ia menegaskan upaya menstabilkan APBD tak selalu harus ditempuh dengan cara menaikkan pajak.
Ada banyak opsi lain yang bisa dipertimbangkan, misalnya mengefisiensikan belanja daerah yang dinilai tidak terlalu mendesak, atau mengoptimalkan sektor lain seperti pajak restoran.
Selain itu, DPRD juga mendorong Pemkot Pekalongan untuk memperkuat komunikasi dengan kementerian terkait.
Langkah ini diharapkan bisa membuka peluang tambahan anggaran melalui program-program pemerintah pusat, tanpa harus membebani warga.
“Kontribusi masyarakat dalam pembangunan memang penting, tapi kontribusi itu jangan sampai memberatkan. Kita harus bijak, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menaikkan pajak,” tegasnya.
Menurut Azmi, isu kenaikan PBB akan menjadi salah satu topik hangat dalam pembahasan APBD Kota Pekalongan.
Namun, ia menekankan keputusan apapun harus berpijak pada kondisi riil masyarakat.
Jika ekonomi warga dirasa belum stabil, opsi penundaan bisa menjadi pilihan yang lebih bijak.
Dengan sorotan publik yang kian tajam, DPRD Kota Pekalongan memastikan akan menjalankan peran pengawasannya secara ketat agar setiap kebijakan fiskal tidak menambah beban, tapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla