METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Tragedi pembakaran Kompleks Pemerintahan Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025 meninggalkan luka mendalam.
Gedung DPRD yang biasanya menjadi pusat pengambilan keputusan kini porak-poranda. Namun, dibalik kepulan asap yang baru saja reda, ada semangat baru untuk bangkit.
Ketua DPRD Kota Pekalongan M Azmi Basyir, dengan nada prihatin menyampaikan fokus utama saat ini bukan hanya pada pemulihan gedung, tetapi pada pemulihan data aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Pastikan Keamanan Wisata Religi, Makam Sapuro Kini Dijaga Satlinmas 24 Jam
Pasalnya, ribuan suara warga terkait perbaikan jalan, renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan masjid, hingga masalah kesehatan dan pendidikan, tersimpan dalam dokumen-dokumen yang kini ikut terdampak.
“Yang lebih penting dari gedung adalah bagaimana kita bisa segera merecovery data-data terkait aspirasi masyarakat. Itu yang harus kami kumpulkan kembali,” tegas Azmi saat ditemui Senin 1 September 2025.
Bagi DPRD, dokumen-dokumen itu bukan sekadar arsip. Di dalamnya terdapat daftar panjang harapan rakyat, dari ibu-ibu yang meminta jalan kampung diperbaiki agar anak-anak bisa bersekolah dengan aman, warga yang berharap rumahnya direnovasi karena nyaris roboh, hingga takmir masjid yang menantikan bantuan untuk memperbaiki sarana ibadah.
Baca Juga: Kota Pekalongan Mencekam, Kantor Pemkot dan DPRD Ludes Dibakar Massa, Pemkot Lumpuh Seminggu
“Banyak warga yang menitipkan aspirasi melalui reses maupun surat resmi. Semua itu sedang kita recovery, karena tidak boleh ada satupun yang hilang,” tambah Azmi.
Namun, upaya pemulihan ini bukan tanpa tantangan.
Azmi menegaskan, APBD Kota Pekalongan adalah salah satu yang terkecil di Jawa Tengah.
Bahkan hanya sedikit lebih besar dari Kota Magelang dan Salatiga.
Kondisi fiskal yang terbatas membuat proses recovery tidak bisa berjalan cepat.
“Kami tentu berharap ada dukungan dari pemerintah pusat, baik Presiden maupun DPR RI. Jika semua dibebankan ke APBD, masyarakat yang akan jadi korban,” ujarnya.
Baca Juga: Terungkap di Sidak Pasar, Kubis, Mie Basah, hingga Kerupuk, Gunakan Bahan Berbahaya
Salah satu masalah krusial adalah relokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
Kota Pekalongan harus segera menata ulang sistem pengelolaan sampah agar tidak menumpuk di TPA, namun anggaran sangat terbatas.
Meski kantor DPRD rusak parah, Azmi menegaskan bahwa pihaknya tetap siap mendengar aspirasi warga.
Baca Juga: Meriah! HUT ke-80 RI di Sapuro Kebulen Angkat Gotong Royong dan Isu Sampah
Ia bahkan menyebut kemungkinan menggunakan tenda darurat sebagai ruang kerja sementara, atau memanfaatkan fasilitas pemerintah lain untuk rapat paripurna.
“Apapun kondisinya, kami tidak ingin warga kehilangan tempat untuk menyampaikan aspirasi. DPRD tetap terbuka, baik melalui komunikasi langsung, maupun lewat reses yang akan terus berjalan,” katanya.
Bagi Azmi, insiden ini bukan cerminan masyarakat Pekalongan. Ia percaya bahwa aksi anarkis dilakukan oleh oknum luar, bukan warga asli yang selama ini dikenal terbuka dan damai dalam menyampaikan pendapat.
Baca Juga: Pemkot Pekalongan Siap Terima Balik Jarahan Demo, Identitas Dijamin Aman
“Masyarakat Pekalongan selalu komunikatif. Aspirasi boleh disampaikan dengan lantang, tapi tetap damai. Itu ciri khas kita,” ucapnya penuh keyakinan.
Meski butuh waktu 1 hingga 2 tahun untuk memulihkan fasilitas pemerintahan, DPRD berkomitmen agar pelayanan publik dan aspirasi rakyat tidak terhenti.
“Kami akan berjuang agar Pekalongan bangkit kembali. Karena aspirasi rakyat adalah nyawa dari demokrasi lokal kita,” pungkas Azmi. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla