Pasca Tragedi 30 Agustus, DPRD Kota Pekalongan Gelar Paripurna dengan Fasilitas Seadanya di Gedung Darurat

METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Suasana berbeda terasa di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Pekalongan, Senin 8 September 2025.

Bukan acara pelatihan atau ujian kompetensi, melainkan rapat paripurna perdana DPRD Kota Pekalongan, pascatragedi 30 Agustus 2025 yang meluluhlantakkan kompleks perkantoran Pemerintah Kota (Pemkot) dan gedung DPRD Kota Pekalongan.

Gedung BLK di Jalan Merbabu, Bendan, Pekalongan Barat, kini disulap menjadi ruang darurat untuk sidang.

Baca Juga: Atas Perintah Presiden Prabowo, Gedung Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan segera Dibangun

Aula sederhana yang biasanya dipakai kegiatan dinas dan pernah dijadikan ruang isolasi Covid-19 itu, dipaksa menampung agenda besar DPRD.

Tentu saja, fasilitasnya serba terbatas. Kursi dan meja seadanya. Sebagian hasil penyelamatan dari kebakaran, digunakan kembali.

Kursi pimpinan pun sederhana tanpa podium khusus, sementara layar LED canggih digantikan oleh MMT sederhana bertuliskan agenda rapat.

 

Karena keterbatasan ruangan, tidak semua kepala OPD diundang, hanya yang terkait langsung dengan Raperda yang dibahas.

Meski kondisi jauh dari ideal, rapat tetap berjalan khidmat. Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyebutkan, paripurna kali ini bukan formalitas, melainkan bukti bahwa roda pemerintahan tak boleh berhenti.

“Ini rapat paripurna pertama setelah kerusuhan 30 Agustus 2025. Kami berterima kasih kepada masyarakat, ulama, dan tokoh yang terus mendoakan. Alhamdulillah agenda DPRD bisa kembali berjalan meski dengan keterbatasan,” kata Azmi.

 

Ia menegaskan, DPRD tidak ingin pembangunan gedung baru justru membebani APBD Kota Pekalongan. Karena itu, bantuan dari pemerintah pusat menjadi harapan besar.

“Menteri PU sudah meninjau langsung, bahkan Presiden memerintahkan agar ada bantuan. Kami tidak ingin program prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan penanganan sampah, dikorbankan demi pembangunan gedung,” tambahnya.

Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid yang turut hadir mengakui kondisi rapat memang jauh dari kelayakan.

Baca Juga: Aksi Damai di Pemalang, Demo Tanpa Anarkis, Malah Bagikan Bunga Mawar ke Polisi

Namun ia mengapresiasi semangat legislatif yang tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan.

“Walaupun ruangannya sempit, teman-teman DPRD tetap semangat mengabdi. Ini bukti komitmen kita untuk tetap bekerja bagi masyarakat. Untuk pembangunan gedung, Alhamdulillah ada respon positif dari Kementerian PUPR dan juga bantuan Rp 1,5 miliar dari Pemprov Jateng untuk pemulihan sarpras,” ujarnya. (han/ida)