METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melakukan penambahan prioritas baru dalam penganggaran belanja pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ini merupakan imbas demonstrasi yang berujung kerusuhan hingga pembakaran gedung dan penjarahan fasilitas kantor atau peralatan vital di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) dan DPRD Kota Pekalongan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Kota Pekalongan di Gedung Diklat pada Senin 15 September 2025.
Baca Juga: Wali Kota Pekalongan Harap Layanan DSA Ditanggung BPJS, Manfaat Besar untuk Cegah Stroke
“APBD adalah instrumen fiskal yang harus menjamin roda pemerintahan berjalan, meski badai datang,” tegas wali kota yang akrab disapa Mas Aaf di dalam rapat paripurna anggota yang berlangsung khidmat.
Dalam rancangan 2026, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 1,032 triliun, naik tipis 0,15 persen dari tahun sebelumnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sekitar Rp 298,5 miliar atau 28,92 persen dari total, sementara sisanya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat dan provinsi.
Baca Juga: Rawat Dua Anak Sejak Bayi, Kini Vivi Kehilangan Buah Hati Tanpa Jejak
Namun pada sisi belanja, angka justru menyusut 4,17 persen menjadi Rp 1,045 triliun. Di dalamnya, terdapat belanja operasi sebesar Rp 949,29 miliar, belanja modal Rp 92,59 miliar, serta belanja tidak terduga Rp 3,48 miliar.
Meski turun, pos-pos pengeluaran harus menyesuaikan kebutuhan pasca tragedi.
Tambahan prioritas belanja diarahkan untuk pemulihan gedung, pengadaan perlengkapan kantor yang rusak, serta penguatan layanan publik.
Baca Juga: Wali Kota Pekalongan Ingatkan, Jangan Anggap Remeh Aksi Anarkisme, Pekalongan Harus Lebih Waspada
Semua langkah ini dipandang penting agar masyarakat tetap terlayani tanpa hambatan.
Selain itu, RAPBD 2026 tetap memuat program unggulan seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), jaminan kesehatan berbasis KTP, beasiswa tenaga kesehatan dan guru, hingga bantuan bagi RT/RW serta dukungan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
Kondisi fiskal memang menantang, tetapi Pemkot Pekalongan menegaskan keberlangsungan pelayanan publik adalah harga mati.
Baca Juga: Tutup Pasar Darurat Kota Pekalongan Akhir Bulan, Pasar Banjarsari Wajib Bersih dan Tertib
“Tragedi 30 Agustus telah mengguncang Kota Pekalongan, namun juga menguatkan tekad kita. APBD harus menjawab tantangan itu,” kata wali kota.
“Nota keuangan ini bukan sekadar laporan formal, melainkan komitmen pemulihan dan keberlanjutan Pemerintahan Kota Pekalongan,” katanya. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla