METROPEKALONGAN.COM – Pemerintah Kota Pekalongan terus memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja keagamaan. Takmir masjid dan marbot yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan umat kini menjadi sasaran program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan target cakupan mencapai 100 persen.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta di TWL, Senin 1 Juni 2026.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, menyampaikan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Kota Pekalongan, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekalongan terus diperkuat.
“BPJS Ketenagakerjaan sudah kita laksanakan beberapa tahun ini. Alhamdulillah banyak manfaat yang sudah dirasakan warga. Kerja sama ini menguntungkan semua pihak dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Mudah-mudahan program ini terus berjalan dan menjadi berkah bagi kita semua,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Aaf.
Menurutnya, kolaborasi dengan Baznas menjadi langkah strategis untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan yang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga dan melayani aktivitas keagamaan di lingkungan masjid maupun musala.
Aaf mengungkapkan, saat ini cakupan kepesertaan takmir dan marbot di Kota Pekalongan diperkirakan telah mencapai 70 hingga 80 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan seluruh takmir dan marbot dapat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu dekat.
“Target kita tentu 100 persen. Saat ini tinggal melengkapi pendataan. Yang masih menjadi pembahasan adalah takmir masjid maupun musala yang berada di lingkungan perkantoran, apakah nantinya menjadi tanggungan instansi masing-masing atau fokus pada yang berbasis masyarakat. Hal ini akan kami koordinasikan lebih lanjut bersama BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Pekalongan kembali menegaskan komitmennya menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan dukungan Baznas dan BPJS Ketenagakerjaan, ribuan takmir dan marbot diharapkan dapat menjalankan tugas pengabdiannya dengan lebih tenang karena terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Widhi Astri Aprillia Nia, menuturkan bahwa program perlindungan bagi pekerja keagamaan merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Pekalongan, Baznas Kota Pekalongan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Widhi, marbot dan takmir masjid juga termasuk kelompok pekerja yang memiliki aktivitas dan risiko kerja sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kerja sama ini bertujuan melindungi pekerja keagamaan yang ada di Kota Pekalongan, seperti marbot dan takmir masjid. Mereka juga perlu mendapatkan perlindungan karena memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing,” katanya.
Pada tahap pertama, sebanyak 1.100 pekerja keagamaan telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target keseluruhan sebanyak 1.700 pekerja keagamaan yang akan mendapatkan perlindungan melalui skema pembiayaan dari Baznas Kota Pekalongan.
“Untuk tahap pertama ini ada sekitar 1.100 tenaga kerja yang didaftarkan. Nantinya total ada sekitar 1.700 tenaga kerja yang akan didaftarkan melalui skema pembiayaan dari Baznas,” terang Widhi.
Ia menjelaskan, program yang didanai Baznas saat ini difokuskan untuk pekerja keagamaan yang bertugas di masjid dan mushola. Namun di luar program tersebut, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan juga telah diberikan kepada berbagai kelompok pekerja lainnya melalui sejumlah skema pembiayaan yang berbeda.
Widhi berharap perluasan cakupan kepesertaan ini dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka ketika menghadapi risiko kerja maupun risiko meninggal dunia.
“Harapannya seluruh pekerja di Kota Pekalongan, baik pekerja keagamaan, pekerja rentan maupun pekerja penerima upah dapat terlindungi sehingga kesejahteraan pekerja dan keluarganya juga semakin meningkat,” pungkasnya.(han)